- KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
- DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata
- Cegah Penyebaran Covid 19, Hindari Kerumunan di TPS
- Sulbar dapat pinjaman 34 miliar bangun jalan
- Menjamin Hak Politik Para Warga Binaan
- Gubernur dan DPRD Sulbar Tinjau Terminal bandara Mamuju
- Ketua KPU Mamuju: Jaga Integritas, Tetap Profesional dan Senantiasa Bertanggung Jawab
- Cegah Penyebaran virus Covid 19, Calon KPPS Jalani Rapid Tes
- KPU Mamuju Mulai Sortir Kertas Surat Suara
- Sebanyak 168,000 Surat Suara Tiba di Mamuju
DPRD Sulbar Minta Polisi Selesaikan Kasus Dugaan Calo Penerimaam CPNS
KAREBA1 MAMUJU – DPRD provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) minta Polda Sulbar segera menangkap pelaku dan memeriksa pihak yang diduga terlibat,calo penerimaan CPNS lingkup kanwil Hukum dan HAM Sulbar.
“Mestinya dilakukan penangkapan karena persoalan tersebut sangat serius dan akan banyak lagi korban bermunculan jika tidak tindak segera”.kata Abdul Rahim anggota DPRD Sulbar di Mamuju.sabtu 19/1/19.
“Seharusnya dilakukan penangkapan karena bisa jadi akan menghilangkan barang bukti, termasuk anggapan masyarakat bahwa dia tidak ada apa-apa,” ujar Rahim.
Rahim katakan, ini juga membawa kredibilitas Pemerintah yang saat ini menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS.
“Masa masih ada orang berani melakukan pungutan-pengutan. Apalagi menjajikan lulus CPNS? Sangat menjijikkan. Seharusnya Pemerintah ikut mengutuk dan mendesak Penangkapan dengan ancaman hukuman sebesar-besarnya,” ujarnya.
Rahim juga menyampaikan dengan ditangkapnya pelaku tentu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya petunjuk keterlibatan pihak lain.
“Sepertinya saya sulit percaya kalau tidak ada aktor intelektualnya, maklum Irma itu hanya seorang ibu yang kerjanya Loundry. Kok berani-beraninya ya?. Saya malah meminta Kapolda agar ikut memeriksa Kakanwil Hukum dan HAM guna memastikan bahwa dia dan jajarannya tidak ada yang terlibat,” ungkap Rahim.
Rahim sampaikan bahwadirinya cukup yakin tidak mungkin pelaku melakukan seorang diri, karena isunya dikaitkan dengan Kemenhukham sudah cukup lama, bahkan pihaknya dapat informasi dari dalam bahwa di internal Kanwil Hukum dan HAM sudah lama tahu kalau ada modus penipuan yang sedang berjalan di lapangan dengan memperlihatkan foto copy SK CPNS Kanwil Hukum dan HAM.
“Saya meminta Penyidik Polda agar segera memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, berperan dan mengetahui kronoligis kasus ini, termasuk Kakanwil Hukum dan HAM harus ikut diperiksa karena terkait sebagai Pimpinan lembaga yang “dijual” diduga dijual Irma, berikut nama Ibu Farida tertera dengan jelas dalam foto copy “SK” CPNS yang diduga kuat palsu itu. Sekali lagi, kepentingan pemeriksaan Kakanwil adalah memastikan bahwa institusi ini sangat clean and Clear dalam persoalan ini,” harap Rahim.
Selain itu, lambaga pemerintah harus dijaga dari segala bentuk anasir jahat yang merugikan semua pihak.
0 comments