- Taufiq; Dukungan H. Hanapi menjadi ketua KONI Kabupaten Mamuju
- Enny Anggraeny : Teruslah Bekerja, Hadirkan Konten Sehat dan Berkualitas
- Bupati warning Camat Dan Kades terkait BPJS
- Sulbar targetkan vaksin 1089 240 dosis
- Putra Mahkota Resmi Jadi Raja Mamuju
- Wagub Sulbar Ikuti Peringatan HUT FKPPI Ke-43 Secara Virtual
- Bupati Mamuju Kunjungi Sekolah
- Dinkes Sulbar Sosialisasikan Germas
- Bupati Mamuju Hadiri Panen Raya bawang di Kalukku
- dr. Marintani Erna Dochri dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
DPRD Sulbar Kecewa Kinerja Pengelolaan Anggaran Tidak Maksimal
MAMUJU KAREBA1- Anggota DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah di Provinsi Sulbar dalam pengelolaan anggaran APBD 2018.
“Sangat mengecewakan pengelolaan anggaran APBD 2018 di Sulbar. Penyerapan yang dialokasikan bagi pembangunan di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai rendah,” kata Abdul Rahim di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, anggaran yang dikelola pemerintah Sulbar pada organisasi OPD umumnya hanya mencapai 40 persen.
“Bahkan terdapat OPD yang yang serapannya hanya sekitar 26 persen, padahal masa penggunaan anggaran telah memasuki triwulan ketiga atau sudah hampir selesai,” katanya.
Menurut dia, pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, tidak maksimal melaksanakan pembangunan dengan adanya serapan anggaran yang rendah ini, sehingga pemerintah mesti melakukan evaluasi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja pemerintahannya, karena dampak dari tidak maksimalnya serapan anggaran ini, adalah masyarakat tidak merasakan pembangunan secara maksimal,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak sering melakukan mutasi pejabat karena akan berdampak pada kinerja pemerintah.
“Mutasi membuat pemerintah tidak maksimal bekerja apalagi sering dilakukan. Pemerintah harus profesional bekerja mengelola anggaran, menyerap dengan maksimal sehingga pembangunan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Pewarta : M.Faisal Hanapi
0 comments