- KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
- DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata
- Cegah Penyebaran Covid 19, Hindari Kerumunan di TPS
- Sulbar dapat pinjaman 34 miliar bangun jalan
- Menjamin Hak Politik Para Warga Binaan
- Gubernur dan DPRD Sulbar Tinjau Terminal bandara Mamuju
- Ketua KPU Mamuju: Jaga Integritas, Tetap Profesional dan Senantiasa Bertanggung Jawab
- Cegah Penyebaran virus Covid 19, Calon KPPS Jalani Rapid Tes
- KPU Mamuju Mulai Sortir Kertas Surat Suara
- Sebanyak 168,000 Surat Suara Tiba di Mamuju
DPRD Sulbar Kecewa Kinerja Pengelolaan Anggaran Tidak Maksimal
MAMUJU KAREBA1- Anggota DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah di Provinsi Sulbar dalam pengelolaan anggaran APBD 2018.
“Sangat mengecewakan pengelolaan anggaran APBD 2018 di Sulbar. Penyerapan yang dialokasikan bagi pembangunan di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai rendah,” kata Abdul Rahim di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, anggaran yang dikelola pemerintah Sulbar pada organisasi OPD umumnya hanya mencapai 40 persen.
“Bahkan terdapat OPD yang yang serapannya hanya sekitar 26 persen, padahal masa penggunaan anggaran telah memasuki triwulan ketiga atau sudah hampir selesai,” katanya.
Menurut dia, pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, tidak maksimal melaksanakan pembangunan dengan adanya serapan anggaran yang rendah ini, sehingga pemerintah mesti melakukan evaluasi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja pemerintahannya, karena dampak dari tidak maksimalnya serapan anggaran ini, adalah masyarakat tidak merasakan pembangunan secara maksimal,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak sering melakukan mutasi pejabat karena akan berdampak pada kinerja pemerintah.
“Mutasi membuat pemerintah tidak maksimal bekerja apalagi sering dilakukan. Pemerintah harus profesional bekerja mengelola anggaran, menyerap dengan maksimal sehingga pembangunan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Pewarta : M.Faisal Hanapi
0 comments