- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Sulbar hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, Djamila Harap Jadi Rujukan Induk Penanganan
MAMUJU Kareba1–Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Djamila menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 di Graha Sandeq, Kamis, 04 Januari 2024.
Forum ini juga dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Sulbar, Forkopimda Se-Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala OPD lingkup Se-Sulbar, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Pejuang Pembentukan Sulbar.
Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD ada perubahan yang besar bisa ditangkap dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan.
Prof. Zudan menghimbau agar memperhatikan aspek spiritual religius dan memaksimalkan bonus demografi untuk RPJPD 2025-2045.
“Satu persatu elaborasi jadikan menjadi kerangka framework dan lihat perubahan-perubahan yang nyata sampai dengan 2045, serta dalam menyusun RPJPD harus berbasis pada realitas suatu daerah,” imbaunya.
Kepala DP3AP2KB Sulbar, Djamila juga berharap dengan adanya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD penyusunan dokumen akan menjadi terarah dalam pembangunan Provinsi Sulbar 20 tahun kedepan serta menjadi rujukan induk dalam penanganan 4+1. (rls)
Related Posts
0 comments