- Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan
- Instruksi Pj Gubernur Sulbar Tegaskan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024
- Berikut 45 nama-nama anggota DPRD Sulbar priode 2024-2029
- Hasil penetapan nomor urut pasangan pemilihan bupati dan wakil bupati mamuju tahun 2024
- KPUD Mamuju resmi menetapkan Nomor 1 untuk Pasangan Tina-Yuki, serta Ado-Damris nomor 2.
- Rahmat Hasanudin: Tokoh Pejuang Pembentukan Sulbar Dukung Program Pemprov dilanjutkan
- Dua Pasang Calon Bakal Perebutkan Suara Terbanyak
- Puncak HUT ke 20 Provinsi Sulbar, Kerjasama dan Kolaborasi Kunci Membawa Sulbar Menuju Indonesia Emas
- Pj Bahtiar Silaturahmi Bersama Para Pendiri Sulbar, Prof Basri Hasanuddin: Mimpinya Sudah Sangat Bagus, Kita Harus Dukung
- Silaturahmi Pj Gubernur Bersama KPU dan Stokeholder, Kordinasi Terus Dilakukan dalam Menyukseskan Pilkada 2024
DPRD bahas ranperda bantuan orang miskin
Mamuju Kareba1
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang bantuan hukum bagi orang miskin dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan nantinya iga ranperda dibahas pemerintah dan DPRD Sulbar tersebut ajan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).
Selain ranperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin, ranperda lainnya sementara dibahas tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulbar tahun 2022 sampai 2052.
Selain itu lanjutnya ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulbar.
Anggota DPRD Sulbar dari fraksi Gerindra Syarifuddin mengatakan fraksinya sangat sepakat ketiga ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda, karena menyangkut kepentingan dan hak masyarakat dalam pembangunan.
“Masyarakat tidak boleh terdampak pencemaran lingkungan akibat pembangunan sektor perkebunan yang marak di Sulbar seperti industri kelapa sawit, sehingga sangat penting lahirnya perda tentang lingkungan yang dapat mengatur agar masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
Ia mengatakan, dalam mengelola pembangunan maka lingkungan yang sehat harus diutamakan, karena lingkungan yang tercemar polusi akan berdampak pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
Ia juga mendukung lahirnya perda yang mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat hak dasar masyarakat dapat penuhi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum,” ujarnya.
Ia berharap kedepannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan, kedudukan dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pembangunan.
0 comments