- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
DPRD bahas ranperda bantuan orang miskin
Mamuju Kareba1
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang bantuan hukum bagi orang miskin dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan nantinya iga ranperda dibahas pemerintah dan DPRD Sulbar tersebut ajan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).
Selain ranperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin, ranperda lainnya sementara dibahas tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulbar tahun 2022 sampai 2052.
Selain itu lanjutnya ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulbar.
Anggota DPRD Sulbar dari fraksi Gerindra Syarifuddin mengatakan fraksinya sangat sepakat ketiga ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda, karena menyangkut kepentingan dan hak masyarakat dalam pembangunan.
“Masyarakat tidak boleh terdampak pencemaran lingkungan akibat pembangunan sektor perkebunan yang marak di Sulbar seperti industri kelapa sawit, sehingga sangat penting lahirnya perda tentang lingkungan yang dapat mengatur agar masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
Ia mengatakan, dalam mengelola pembangunan maka lingkungan yang sehat harus diutamakan, karena lingkungan yang tercemar polusi akan berdampak pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
Ia juga mendukung lahirnya perda yang mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat hak dasar masyarakat dapat penuhi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum,” ujarnya.
Ia berharap kedepannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan, kedudukan dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pembangunan.
Related Posts
0 comments