- Dukung Visi SDK-JSM, Pesawat Batik Air Resmi Kembali Beroperasi di Bandara Tampa Padang Mamuju Minggu 22 Juni 2025
- Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium
- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
- GEBRAK SULBAR: Diamnya Kapolda Soal Gratifikasi Tanah, Bukti Gagalnya Kepemimpinan Penegak Hukum di Polda Sulbar
- FPPS Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ekspedisi di Pasar Baru Mamuju
- Salim S Mengga: Perawat Harus Terlibat dalam Isu Strategis Daerah
DPD RI Kunjungan kerja ke DPRD Sulbar
Mamuju Karéba1.Com. “Beliau berkunjung dalam hal rencana pembahasan penyelarasan program legislasi pusat dan daerah, sekaligus rencana beliau untuk sosialisasi empat pilar. Senin kita jadwalkan bertemu dengan badan legislasi,”terang Abdul Halim. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim, diruang kerjanya, Kamis (6/2/2020)
Kunjungan ini Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Almalik Pababari, berkoordinasi dengan pihak DPRD provinsi Sulawesi Barat, dengan agenda penyelarasan program legislasi pusat dan daerah.
Ditempat yang sama, Almalik Pababari membenarkan, jika pihaknya ingin mengetahui Perda yang lahir dari produk DPRD Sulbar, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi kedudukannya, perda yang memberatkan masyarakat, hingga jumlah Perda yang sudah dibuat.
“saya akan ketemu dengan badan legislasi hari senin, kita mau tahu berapa banyak perda yang sudah dikeluarkan, kemudian apa hambatannya. Kalau ada yang bertentangan, dihapus dong, dirubah atau diganti pasalnya, penyederhanaan regulasi melalui omnibus law sekarang menjadi topik kita di DPD, dan harus kita koordinasikan ke daerah,” terang mantan bupati Mamuju itu.
Diluar dari itu kata Almalik, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu. Hasilnya kata dia, hambatan secara umum masih diseputaran finansial pelaksanaan Pilkada, yang harus mengorek APBD.
“memang dimana-mana begitu diseluruh daerah di Indonesia, faktor finansial itu mengganggu APBD, yang seharusnya misalnya APBD itu sekian, postnya ksini, tapi ditarik karena pentingnya pelaksanaan pilkada, yang lain seperti pengamanannya sudah bagus, kemudian saya juga ke disdukcapil mereka juga sudah memantapkan data kependudukan, hambatan dan penanggulangannya kita sudah tau, Hasilnya juga kita sudah lapor, karena setelah selesai reses seperti ini, menteri yang bersangkutan kita undang untuk mendengar persoalan di daerah,”pungkasnya.(*/msd)kb
Related Posts
0 comments