- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Akmal Minta Dukungan Mahasiswa Menjawab Problem di Sulbar
PJ gubernur Sulbar Akmal Malik dihadapan mahasiswa unjuk rasa//foto dok.
MAMUJU Kareba1
– Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menerima massa aksi dari HMI Se – Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 7 Oktober.
Beberapa tuntutan massa aksi disampaikan melalui orasi , diantaranya terkait perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, Penanganan Inflasi, Angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Polman.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem. Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang.
Untuk itu, lanjut Akmal, Ia mendorong program DDP yang saat ini masih berproses.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.
Ia pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Soal inflasi, menurutnya Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain, terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen.
“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” pungkasnya.
Soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting. Menurutnya dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga Akmal Malik mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut.
Untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP. Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.
Berikutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini.
” Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Terakhir mengenai evaluasi OPD, Akmal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya ia membuka open bidding bulan ini “Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” tutup Akmal Malik.(rls)
Related Posts
0 comments