- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Represif Polres Polman, Gebrak Minta Kapolda Copot Kapolres
Polewali Mandar, 5 Juli 2025 – Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat menyatakan kecaman keras terhadap dugaan salah tangkap yang menimpa Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Alu dalam insiden eksekusi lahan di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada 3 Juli 2025.
Korban, yang merupakan tenaga kesehatan dan tokoh pelayanan publik, mengalami luka serius di bagian kepala hingga koma dan saat ini masih dirawat intensif di ruang ICCU pasca operasi.
Ketua GEBRAK Sulbar, Idham, menyebut tindakan aparat kepolisian dari Polres Polman sebagai bentuk kebrutalan dan penyalahgunaan wewenang yang harus disikapi serius oleh pimpinan Polda Sulbar.
Idam ketua Gebrak
> “Tindakan represif ini tidak bisa dibiarkan. Kami dari GEBRAK Sulbar mendesak Kapolda Sulbar segera turun tangan dan mencopot Kapolres Polman karena telah gagal memimpin institusinya secara profesional dan manusiawi,” tegas Idham dalam keterangannya.
GEBRAK Sulbar mengajukan tuntutan sebagai berikut:
1. Copot Kapolres Polman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional.
2. Usut tuntas dugaan salah tangkap dan kekerasan oleh anggota Polres Polman melalui tim independen.
3. Proses hukum terhadap seluruh aparat yang terlibat dalam kekerasan.
4. Pemerintah daerah harus hadir memberi dukungan dan bantuan hukum bagi korban dan keluarganya.
Idham juga menegaskan bahwa GEBRAK Sulbar akan terus mengawal kasus ini secara terbuka, dan tidak menutup kemungkinan akan menggerakkan aksi besar-besaran jika tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang.
> “Jika institusi ini tidak bisa diawasi dari dalam, maka rakyat harus bergerak dari luar. Kapolres yang gagal menjaga marwah hukum harus diberhentikan,” pungkas Idham.
Related Posts
0 comments