- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
Represif Polres Polman, Gebrak Minta Kapolda Copot Kapolres
Polewali Mandar, 5 Juli 2025 – Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat menyatakan kecaman keras terhadap dugaan salah tangkap yang menimpa Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Alu dalam insiden eksekusi lahan di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada 3 Juli 2025.
Korban, yang merupakan tenaga kesehatan dan tokoh pelayanan publik, mengalami luka serius di bagian kepala hingga koma dan saat ini masih dirawat intensif di ruang ICCU pasca operasi.
Ketua GEBRAK Sulbar, Idham, menyebut tindakan aparat kepolisian dari Polres Polman sebagai bentuk kebrutalan dan penyalahgunaan wewenang yang harus disikapi serius oleh pimpinan Polda Sulbar.
Idam ketua Gebrak
> “Tindakan represif ini tidak bisa dibiarkan. Kami dari GEBRAK Sulbar mendesak Kapolda Sulbar segera turun tangan dan mencopot Kapolres Polman karena telah gagal memimpin institusinya secara profesional dan manusiawi,” tegas Idham dalam keterangannya.
GEBRAK Sulbar mengajukan tuntutan sebagai berikut:
1. Copot Kapolres Polman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional.
2. Usut tuntas dugaan salah tangkap dan kekerasan oleh anggota Polres Polman melalui tim independen.
3. Proses hukum terhadap seluruh aparat yang terlibat dalam kekerasan.
4. Pemerintah daerah harus hadir memberi dukungan dan bantuan hukum bagi korban dan keluarganya.
Idham juga menegaskan bahwa GEBRAK Sulbar akan terus mengawal kasus ini secara terbuka, dan tidak menutup kemungkinan akan menggerakkan aksi besar-besaran jika tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang.
> “Jika institusi ini tidak bisa diawasi dari dalam, maka rakyat harus bergerak dari luar. Kapolres yang gagal menjaga marwah hukum harus diberhentikan,” pungkas Idham.
Related Posts
0 comments