- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
DPRD Sulbar Menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda Tentang Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017
Mamuju Kareba1-DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna persetujuan Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017, Selasa 28 Agustus. Agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018.
Asisten III Pemprov Sulbar Jamilah menyampaikan, untuk evaluasi pertanggungjawaban APBD 2017 merupakan tindak lanjut dari catatan temuan yang diberikan BPK saat penyerahan opini WTP dua pekan lalu.
“Itu bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparansi dan akuntabilitas,” kata Jamilah.
Terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2018 yang diserahkan, Jamila menyampaikan ada beberapa asumsi termuat didalamnya. Salah satunya melakukan penyesuaian, penghematan belanja dan pergeseran program, maupun penambahan anggaran pada kegiatan yang sifatnya instruksional.
Dia memaparkan, ringkasan dalam KUA-PPAS perubahan APBD 2018 itu untuk sektor Penerimaan Pendapatan tidak mengalami perubahan, yakni Rp1,86 triliun. Termuat didalamnya, PAD Rp334,2 miliar dan Dana Perimbangan Rp1,53 triliun.
Sementara itu, untuk belanja, telah dilakukan pergeseran. Tercatat belanja sebelum perubahan, 1,93 triliun. Setelah dirumuskan dalam KUA-PPAS, berkurang Rp14,6 miliar. Sehingga jumlah belanja menjadi Rp1,92 triliun.
“Penurunan belanja disebabkan adanya penyesuain pembiayaan daerah yang tidak dapat menutupi belanja Rp56,4 miliar,” terang Jamila.
Kemudian pada sisi Penerimaan Pembiayaan. Dari besaran Rp11,6 miliar menjadi Rp53,4 miliar. Terjadi penambahan sebesar Rp41,8 miliar, itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2017, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 menjadi nihil atau seimbang.
Related Posts
0 comments