- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
Wakil Ketua DPRD Sulbar Temui Massa Aksi Tolak Omnibus Law
Mamuju, Kareba1 – Ratusan Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, jalan Pattana Endeng, Mamuju. Rabu (07/10).
Aksi menuntut membatalkan Undang-undang Omnibus yang baru saja disahkan Oleh DPR RI dan Pemerintah, awal pekan ini, Senin, 05 Oktober 2020.
Meski sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, massa kemudian tenang setelah Wakil ketua DPRD Sulbar Fraksi Nasdem, Abdul Rahim.
Abdul Rahim pernyataan jika berlaku terhadap Undang-undang Omnibus Law (Cipta lapangan kerja) sudah terjadi begitu kuat, DPRD Sulbar telah sekian kali menerima aspirasi yang sama.
“Gelombang bantuan di Sulawesi Barat Memang terus mengalir, malah kami di DPRD Provinsi telah membuat surat untuk diteruskan ke DPR RI,” Abdul Rahim kepda Massa Aksi
RUU Cipta Kerja akademik kbertentangan dengan konstitusi tahun 1945 kerana statusnya akan memerlukan hukum bagi peraturan yang lain, sementara Indonesia tidak pada waktu ini menggunakan sistem hukum umum, yang diatur berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat, sistem hukum seperti ini kemudian hak hak sebagai satu – keputusan pengambilan keputusan dalam pengadilan itu sendiri Tidak hanya itu Omnibus Hukum RUU Cipta Kerja juga mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menginginkan terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, “Demikian Orasi Koordintaor Umum, Sakti
0 comments