- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
Wagub Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar
Mamuju Kareba1.com — Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menghadiri rapat paripurna DPRD tentang pencabutan dan pergantian tata tertib baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemprov Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Kota serta pembahasan reses penjaringan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrasruktur di segala bidang.
“Saya berterimakasih atas kerja sama kita semua, walaupun kondisi kita sangat berat kita tetap terus bekerja demi daerah untuk rakyat ” sebut Enny Anggareni Anwar saat menyampaikan sambutan dalam acara rapat paripurna DPRD Sulbar , Jumat, 22 Februari 2018.
Ia juga menyampaikan, Pemprov Sulbar sedang melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dalam hal perencanaan khususnya penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Sulbar (RKPD) tahun 2020, dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, pihaknya mengupayakan agar perencanaan yang dirumuskan dapat sinkron dan selarasdengan perencanaan pembangunan Nasional sehingga dapat tercipta sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulbar tahun 2017-2022, kata Enny
Terkait reses atau penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh para anggota DPRD Sulbar masa persidangan ke II tahun 2019 , merupakan hasil pelaksanaan forum konsultasi publik dan penelaan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD akan menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulbar tahun 2020 yang kemudian akan dibahas secara bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 nantinya.
” Seiring dengan hasil reses saya sudah mencatat dan saya akan menyampaikan kapada para pimpinan OPD di rapat-rapat selanjutnya kedepan, dan saya merasa semuanya dapat sinkron dan sejalan,”mantan anggota DPR RI itu
Ketua DPRD Sulbar, Fitri Amelia Aras mengatakan, proses tata tertib dprd sulbar sudah sesuai dengan peraturan tata tertib, berdasarkan proses pembahasan Pansus DPRD telah melakukan kunjungan kerja pansus dan rapat kerja pansus serta rapar-rapat kombinasi atau konsultasi dengan pihak terkait.
Kami berharap agar peraturan tata tertib yang deserahkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai tupoksinya,� sebut Amalia.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris DPRD Sulbar, Safaruddin, para anggota DPRD Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para tamu undangan.(farid)
Related Posts
0 comments