Home   >   Advetorial   >   Tujuh Kepala Penyulu Dimutasi

Tujuh Kepala Penyulu Dimutasi

By on Selasa, 10 Mei 2016

MAMUJU KAREBA1.Com– Pemutasian tujuh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan di Kabupaten Mamuju disesalkan tokoh tokoh masyarakat Kecamatan Kalukku.
Para Kepala BPP Kecamatan yang dimutasi dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang dinilai kontroversi tersebut masing-masing adalah Kepala BPP Kecamatan Tapalang, Kepala BPP
Kecamatan Simboro, Kepala BPP Kecamatan Kalukku, Kepala BPP Kecamatan Papalang, Kepala BPP Kecamatan Sampaga, Kepala BPP Kecamatan Tommo, Kepala BPP Kecamatan Bonehau, dan Kepala BPP Kecamatan Galumpang.

“Koordinator penyuluh pertanian yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani yang saat ini sedang digalakkan pemerintah pusat, sangat disayankan dicopot,” kata
Arman tokoh masyarakat Kecamatan Kalukku.

Menurut Arman, apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan mencopot para koordinator penyuluh pertanian yang justru baru-baru ini mendapatakan pendidikan dan latihan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, dianggapnya tindakan yang sarat dengan muatan politik. Sebab menurutnya, pergeseran jabatan yang dilakukan bukan merupakan upaya pembinaan karier kepangkatan

“Mutasi jabatan yang tidak menunjukkan adanya upaya perbaikan kinerja para penyuluh. Sebab jenjang kepangkatan dan prestasi pejabat yang diganti dan yang mengganti terlihat tidak menunjukkan logika yang
rasional.

“Bayangkan jika seorang pegawai golongan IV b diganti dan secara struktur turun dan menjadi bawahan dari seorang pegawai yang baru golongan III a, ini kan merusak sistem yang ada. Tidak bisa seorang pegawai negeri golongan III melakukan supevisi terhadap pegawai negeri golongan IV. Lebih aneh lagi, ada salah seorang kepala BPP yang dicopot tersebut, baru-baru ini justru mendapat penghargaan sebagai penyuluh terbaik tingkat provinsi,” kata Arman.

Menurut Arman, cara-cara seperti ini, memperlihatkan sikapa bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju, sepertinya tidak serius mendukung upaya pemerintah pusat yang saat ini tengah menggalakkan peningkatan produksi pangan.
Oleh karena itu, ia berharap agar lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia, agar melakukan pengusutan terhadap motif dibalik pencopotan para koordinator penyuluh di Kabupaten Mamuju tersebut, sehingga kedepan kata dia, tidak lagi terjadi lagi hal serupa yang sangat merusak sistem dan tatanan pembinann para aparat sipil negara.

“Sebab jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan, maka aparat negara yang bekerja di masyarakat, tidak akan berupaya bekerja sunguh-sungguh dan berusaha membina dan menunjukkan prestasinya,” kata Arman.

Redaktur : Muh Gufran Padjalai.