- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga menunjukkan keseriusan mendukung program pemerintah pusat.
Khususnya menyangkut program-program ditekankan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Seperti program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KopDesKel).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Yakon F Solon, menuturkan, progresnya di Sulbar, persentase Desa kelurahan terbentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) mencapai 49,23 persen, realisasi ini berada di urutan keempat dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Dalam rakor percepatan pembentukan koperasi merah putih Sulbar urutan ke-4 nasional,” bebernya, Selasa 20 Mei 2025.
DPMD Sulbar juga terus melakukan koordinasi dengan kabupaten guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target, serta mengidentifikasi kendala yang memerlukan solusi.
Sebelumnya dalam Rakor Pembentukan Kopdes merah putih, Mendagri Tito Karnavian menegaskan agar seluruh kepala daerah diwajibkan mendukung program ini. Bahkan, Mendagri menerbitkan SE sebagai payung hukum. (Rls)
Related Posts
0 comments