- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
- Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat
- Wakili Gubernur, Kepala Biro Pemkesra Pererat Silaturahmi dalam Halal Bi Halal Masyarakat Parung
- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya
Mamuju, –Kabag Persidangan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terima Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Gentungan Raya. Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala Bagian Persidangan, Dr. Musra Awaluddin beserta staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah mereka.
Pada pertemuan ini juga dihadiri oleh OPD terkait diantaranya, Dinas ESDM, Ilham, Dinas LHK dan Inspektorat.
Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan. Mereka meminta untuk menutup sementara tambang yang ada di Peuweang.
Mewakili Sekretariat DPRD, Kabag Persidangan menyambut baik kedatangan massa aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan.
Adapun hasil unjuk rasa hari ini yaitu telah disepakati tambang pasir tidak akan beroperasi sampai diadakan RDP lanjutan yang dijadwalkan pada hari selasa tanggal 3 Maret 2025 dan meminta kepada seluruh pihak terkait hadir. _(Anthy/Ros)_
#humas_dprdsulbar
#pemprovsulbar
Related Posts
0 comments