- Permahi Mamuju : oknum Polisi diduga kriminalisasi Warga
- Gerbrak Sulbar Soroti Proses Hukum Kasus Opi yang Dinilai Tidak Sesuai SOP
- Kekasih Opi Sebut Pacarnya tidak pernah mengaku BRIMOB Dirinya saling mencintai, Gebrak siap kawal
- Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Penanggulangan Gangguan Indera bagi Tenaga Kesehatan
- Gubernur Sulbar Instruksikan Seluruh Bupati Hidupkan Kembali Pos Kamling
- Kini Lapor Jalan Rusak Bisa Lewat Genggaman, Pemprov Sulbar Hadirkan Aplikasi “JalanMa”
- PTKKSS 2025 : Sulbar Tunjukkan Peningkatan Keamanan Informasi
- Koperindag Sulbar Gerak Cepat, Mutahirkan Data dan Perkuat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau di Mamuju
- Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional
- Gubernur Sulbar dan Bupati Mamuju Bagikan Beras Gratis untuk Ratusan Ojol, Driver Ojol : Komitmen Jaga Keamanan Daerah
Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)
MamujuKareba1 Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) dengan tema Penguatan Dan Persamaan Persepsi Dalam Penguatan Program Kerja DPRD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Jawa Barat. Tanggal 19 – 21 Oktober 2023.
Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, SE., M.Si bersama Sekretaris DPRD Sulbar Drs. H. Abdul Wahab HS. M.Si, Kabag. Umum Muh. Rus’an AT, SE.,M.Si dan Kabag. Penganggaran dan Pengawasan Yasir Fattah, SE.,M.Si.
Adapun agenda yang dibahas dalam tersebut adalah:
1. Tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
2. pencana Revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Rencana Pelaksanaan Munas ADPSI dan ASDEPSI Tahun 2024 terkait ditetapkannya Perpres No. 53 Tahun 2023, dan baru 2 provinsi yang telah melaksanakan Perubahan Pergub terkait Tata Cara Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau. Sedangkan provinsi lainnya masih menunggu dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri terkait Juknis Pelaksanaannya, sebagai pedoman Perubahan Pergub tentang Perjalanan Dinas.
Untuk revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019, ADPSI Provinsi merekomendasikan agar persyaratan untuk memperoleh persetujuan/izin Dinas ke luar negeri di permudah hanya sampai di Kemendagri, tidak lagi sampai di Sekretariat Negara.
Terkait dengan Jadwal Munas ADPSI dan ASDEPSI akan dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2024 di Provinsi Bali.
Selain Rekomendasi tersebut diatas, Rakernas juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lainnya dalam rangka penguatan dan persamaan presepsi dalam implememtasi program kerja DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
#kominfosulbar
Related Posts
0 comments