- Wakili Gubernur, Kepala Biro Pemkesra Pererat Silaturahmi dalam Halal Bi Halal Masyarakat Parung
- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)
MamujuKareba1 Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) dengan tema Penguatan Dan Persamaan Persepsi Dalam Penguatan Program Kerja DPRD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Jawa Barat. Tanggal 19 – 21 Oktober 2023.
Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, SE., M.Si bersama Sekretaris DPRD Sulbar Drs. H. Abdul Wahab HS. M.Si, Kabag. Umum Muh. Rus’an AT, SE.,M.Si dan Kabag. Penganggaran dan Pengawasan Yasir Fattah, SE.,M.Si.
Adapun agenda yang dibahas dalam tersebut adalah:
1. Tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
2. pencana Revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Rencana Pelaksanaan Munas ADPSI dan ASDEPSI Tahun 2024 terkait ditetapkannya Perpres No. 53 Tahun 2023, dan baru 2 provinsi yang telah melaksanakan Perubahan Pergub terkait Tata Cara Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau. Sedangkan provinsi lainnya masih menunggu dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri terkait Juknis Pelaksanaannya, sebagai pedoman Perubahan Pergub tentang Perjalanan Dinas.
Untuk revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019, ADPSI Provinsi merekomendasikan agar persyaratan untuk memperoleh persetujuan/izin Dinas ke luar negeri di permudah hanya sampai di Kemendagri, tidak lagi sampai di Sekretariat Negara.
Terkait dengan Jadwal Munas ADPSI dan ASDEPSI akan dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2024 di Provinsi Bali.
Selain Rekomendasi tersebut diatas, Rakernas juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lainnya dalam rangka penguatan dan persamaan presepsi dalam implememtasi program kerja DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
#kominfosulbar
Related Posts
0 comments