- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
- Dinas Pariwisata Sulbar Dukung Penuh Katinting Race, Dorong Ekonomi Kreatif
- Dua Pemuda Sulbar Lolos PPAP 2025, Siap Perkenalkan Potensi dan Kekayaan Budaya Sulbar
- Tertibkan Bangunan Liar di Bahu Jalan dan Saluran Air , Satpol PP-Damkar Sulbar Lakukan Pendekatan Persuasif di Mamuju
Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)
MamujuKareba1 Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) dengan tema Penguatan Dan Persamaan Persepsi Dalam Penguatan Program Kerja DPRD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Jawa Barat. Tanggal 19 – 21 Oktober 2023.
Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, SE., M.Si bersama Sekretaris DPRD Sulbar Drs. H. Abdul Wahab HS. M.Si, Kabag. Umum Muh. Rus’an AT, SE.,M.Si dan Kabag. Penganggaran dan Pengawasan Yasir Fattah, SE.,M.Si.
Adapun agenda yang dibahas dalam tersebut adalah:
1. Tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
2. pencana Revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Rencana Pelaksanaan Munas ADPSI dan ASDEPSI Tahun 2024 terkait ditetapkannya Perpres No. 53 Tahun 2023, dan baru 2 provinsi yang telah melaksanakan Perubahan Pergub terkait Tata Cara Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau. Sedangkan provinsi lainnya masih menunggu dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri terkait Juknis Pelaksanaannya, sebagai pedoman Perubahan Pergub tentang Perjalanan Dinas.
Untuk revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019, ADPSI Provinsi merekomendasikan agar persyaratan untuk memperoleh persetujuan/izin Dinas ke luar negeri di permudah hanya sampai di Kemendagri, tidak lagi sampai di Sekretariat Negara.
Terkait dengan Jadwal Munas ADPSI dan ASDEPSI akan dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2024 di Provinsi Bali.
Selain Rekomendasi tersebut diatas, Rakernas juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lainnya dalam rangka penguatan dan persamaan presepsi dalam implememtasi program kerja DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
#kominfosulbar
Related Posts
0 comments