- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
PJ Gubernur Ajak Anggota DPRD Sulbar Miliki 20 Anak Stunting
Mamuju Kareba1– PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempercepat penurunan angka stunting di Sulbar.
Termasuk dengan DPRD Sulbar,Prof. Zudan mengajak para anggota DPRD Sulbar menjadi bapak asuh anak stunting. Hal itu disampaikan melalui acara Coffee Morning oleh DPRD Sulbar, di Halaman Kantor DPRD Sulbar, Rabu , 14 Juni 2023
Zudan mengaku juga telah menjadi bapak asuh dengan sasaran 20 anak stunting. Selain itu melibatkan 6.000 ASN Pemprov Sulbar masing-masing menangani satu anak stunting.
“Saya mengajak anggota DPRD sama seperti saya, masing masing mengangkat anak asuh 20 anak. Masing masing ASN itu satu, kalau satu ASN saja, satu anak stunting mendapatkan orang tua asuh, ini akan cepat tertangani,” ujar Zudan.
Dijelaskan , untuk menangani satu anak stunting itu cukup menyumbang biaya Rp185 ribu per bulan. Sehingga, Ia berharap seluruh pihak dapat bersedekan untuk persoalan kemanusiaan.
“Ini bagian sedekah kita bagi masyarakat, termasuk menangani Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB). Ini persoalan kemanusiaan yang harus kita tangani bersama-sama,” tutup mantan Dirjen Dukcapil itu .(rls)
Related Posts
0 comments