- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
Pansus DPRD Sulbar Diharapkan Bisa Bekerja Secara Maksimal
Mamuju Kareba1
Sekpro Sulbar , Muhammad Idris mengikuti Rapat paripurna DPRD Sulbar via zoom Jumat 29 Januari 2021. Rapat itu membahas agenda pembentukan keanggotaan pansus, yaitu Pansus Pengawasan Rehab dan rekonstruksi pasca bencana, pansus percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana, pansus pengawasan penggunaan anggaran penanganan tanggap darurat pasca bencana.
Dalam kesempatan tersebut Sekrpov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan dampak gempa tersebut tidak hanya memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar tapi juga terdampak pada kerusakan dan kerugian lainnya.
“Musibah gempa ini tidak hanya memberikan dampak kerugian ekonomi yang besar, juga berdampak pada kerugian sosial,”kata Idris
Ia juga mengungkapkan, terdapat 15 (lima belas) titik pengungsian resmi yang dibiayai pemerintah sampai tanggap darurat ini selesai.
“Oleh karena itu kepada dewan yang terhormat yang lebih mengetahui apa kira-kira pekerjaan utama kedepannya, dimana pekerjaan kita ke depan lebih memastikan warga kita benar-benar mendapatkan bantuan sesuai dengan faktanya,”ujarnya
Terkait pembentukan pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sekprov Sulbar Muhammad Idris juga mengatakan sangat menarik bagaimana nanti memastikan warga negara yang terdampak itu ditarik kembali menjadi pelaku kegiatan ekonomi, dan bagaimana pemanfaatan anggaran dan pengalokasian anggaran tersebut nantinya.
” Pada tanggal 4 Februari akan memasuki tahapan transisi dimana kewangan yang selama ini dialokasikan kepada pemerintah itu akan ditarik sehingga provinsi akan saling bahu membahu untuk mencapai target dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mudah-mudahan tugas ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya sehingga laporan pansus itu tidak mengenai kesalahan tetapi recording yang terstruktur serta mencari fakta-fakta yang ada sehingga kita bisa cepat recovery,”tandasya.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Halim , dan diikuti Asisten III bidang Administrasi, para pimpinan OPD dan anggota DPRD baik yang hadir langsung ataupun via zoom. (deni
Related Posts
0 comments