- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
KPID Sulbar Optimalkan Pengawasan Penayangan Iklan Kampanye di Media Eletronik
Mamuju Kareba1 – Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 pada empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat telah memasuki tahapan kampanye di media elektronik dan media cetak, sejak 22 November hingga 5 Desember2020. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat dalam menjalankan tupoksinya membentuk tim pemantau pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 di lembaga penyiaran.
Komisioner KPID Sulbar Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Busran Riandhy menyampaikan, “Khusus Pilkada Mamuju, KPID Sulbar sudah melakukan rapat dengan KPU Mamuju dan Bawaslu Mamuju dan Liaison Officer (LO) Pasangan calon. KPID meminta agar materi iklan kampanye yang melibatkan ASN dan Anak-anak dihilangkan agar tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dan aturan pilkada”. Ungkap Busran.
Dalam menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, Busran mengingatkan lembaga penyiaran agar tetap menjaga prinsip keberimbangan dan netralitas dalam menayangkan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pilkada.
“Kami berharap lembaga penyiaran yang menjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten yang berpilkada untuk senantiasa tetap menjaga prinsip keberimbangan, jelasnya.
Mantan Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 ini menyebutkan Iklan kampanye pada lembaga Penyiaran dapat menjadi salah satu referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihan dan menitipkan amanahnya kepada pemimpin daerah lima (5) Tahun kedepan.
Staf Pemantau yang juga penanggungjawab penerimaan pengaduan KPID Sulbar , Sutarmin menyebutkan “memasuki tiga hari masa penayangan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran belum ada temuan pelanggaran, hanya saja dalam melakukan pemantauan khususnya radio LPS dan LPPL kadang siaran yang dipancarkan radio kedengarannya timbul tengelam sehingga agak sulit melakukan pengawasan secara maksimal.” ujar Sutarmin.
“Tiga Radio yang kerjasama KPU Mamuju yakni RRI (LPP) Radio Dimensi FM di Frekuensi 102,7 (LPS) dan RAS FM di Frekuensi 95,2 MHz (LPPL), Radio milik Pemda Mamuju ini baru terpantau mengudara dan menayangkan iklan kampanye pada pukul 15.28 dihari ke 3 penanyang Iklan Kampanye” jelas Chiming, Panggilan akrabnya.
Sementara itu Anggota bidang PIS KPID Sulbar, Ahmad Syafri Rasyid usai rapat Internal bidang PIS menyebutkan KPID Sulbar sendiri dalam menjalankan pengawasan dan pemantauan telah menugaskan 6 orang staf pemantau dengan dukungan 6 Alat Monitor pengawasan untuk Televisi dan 3 untuk Radio. Dan untuk pemantau di Pilkada Mamuju Tengah, Majene dan Pasangkayu, KPID Sulbar membentuk tim untuk monitoring di 3 Kabupaten tersebut,” tuturnya.
(Humas KPID Sulbar)
Related Posts
0 comments