- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
- Disdikbud Sulbar Petakan Sekolah yang Terancam Bencana Alam
Kinerja ULP Sulbar Disoroti DPRD
MAMUJU KAREBA1- DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyoroti kinerja unit layanan pengadaan (ULP) di daerah itu yang dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat”
“Terkait belum maksimalnya pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga Kabupaten Polman, maka kami soroti ULP Sulbar, karena tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinyanya,” kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, perusahaan pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga baru menyelesaikan sekitar enam persen pekerjaannya di lapangan.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat,” kata Rahim yang juga politisi partai Nasdem Provinsi Sulbar itu.
Oleh karena itu menurut dia, ULP Sulbar seharusnya di evaluasi pemerintah di Sulbar karena tidak profesional bekerja sehingga pembangunan belum bisa dinikmati masyarakat.
“Kami pesimis proyek pembangunan jalan Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga yang menelan anggaran APBD Sulbar sekitar Rp28 miliar akan selesai karena waktu pekerjaan yang sudah semakin singkat,”
Padahal lanjutnya jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk melancarkan aktivitas mendistribusikan hasil pertaniannya dan membangun ekonomi mereka.
Related Posts
0 comments