- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
Ketua KPU Mamuju Sesalkan Bawaslu Dukung Nantan Napi Koruptor
Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang
MAMUJU Kareba1 – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju,Hamdam, mengaku sangat menyesalkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengabulkan permohonan Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memasukkan kembali salah satu Bacalegnya bernama Maksum Dg Mannassa di Daftar Calon Sementara (DCS).
Menurut Hamdan Bawaslu dan pihak partai politik, seolah sama-sama mendukug mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
” KPU Mamuju punya hak untuk mengkaji putusan itu, karena kalau kami menerima mentah-mentah artinya kami juga menabrak aturan yang kami buat sendiri,”tutur Hamdan
“Kami akan menyurat ke Bawaslu RI, meminta meninjau ulang putusan karena kalau kita melihat, sepertinya main mata Bawaslu dan pihak partai politik ,”kata Hamdan kepada wartawan.jumat (31/8).
Hamdan menilai, Bawaslu seolah-olah bertindak sebagai hakim agung dalam sidang sengketa, karena ikut memberikan penafsiran bahwa PKPU nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017.
“Seharusnya Bawaslu ini lebih fokus pada persoalan teknis, apakah KPU dalam memutus perkara atau mengambil keputusan, sudah taat asas atau berjalan sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPU RI,”ujarnya.
Sebelumnya, KPU kabupaten Mamuju, menetetapkan Maksum Dg Mannassa sebagai Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju.# ad.
Related Posts
0 comments