- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
Ketua FPPS Sulbar ; Kedua Calon Presiden Berikan ide-ide Baru
KAREBA1, MAMUJU-, Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) berharap pada debat kedua calon Presiden memberikan ide-ide baru dan solusi atas permasalahan lingkungan di indonesia.
Pada debat kedua yang akan digelar nanti salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup dan Sumber daya alam ( SDM ).
“Nanti kita lihat bersama debat pada Tanggal 17 februai 2019 bagaimana pemikiran Capres soal isu lingkungan hidup dan sumber daya alam” Kata ketua DPP FPPS Nirwansyah, S.IP. di Mamuju (27/1).
disini kita akan lihat bagaimana kejahatan-kejahatan kapitalisme merusak hutan dan mengeploitasi sumber daya alam indonesia.ujarnya.
Seperti yang kita ketahui pada masa orde baru UUPMA
NOMOR 1 TAHUN 1967 telah di sahkan dan hampir semua pengelolahan sumber daya alam di Indonesia di kuasai oleh asing sampai sekarang, penyumbang terbesar pengrusakan hutan adalah perusahaan dari perkebunan dan pertambangan
kami mengharap kepada pemerintah untuk memberikan tanah kepada Rakyat untuk dikelolo demi terwujudnya ketahanan pangan, begaimana bisa Negara Agraris mengimpor beras, gula dan garam
untuk itu kami juga menginginkan keterlibatan masyarakat, organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi buruh dan lain-lain dalam memberikan usulan dan masukan, agar reforma agraria benar- benar tepat sasaran dan tidak ada lagi praktek penggusuran atau perampasan tanah rakyat serta pelaksanaan reforma agraria sesuai dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat.
Oleh karenanya keterwakilan organisasi merupakan subjek reforma agraria semestinya diprioritaskan, bukan hanya dari akademisi untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantaaun dan pengawasan
iya menambahkan stop intimidasi dan dikriminalisasi para penggiat sosial
Ia berharap, kedua capres memiliki fikiran dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup dan Sumber daya alam tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan.
yang mengakibatkan rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup dan kelas pekerja semakin tereksploitasi#
Related Posts
0 comments