- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Mamuju Kareba1- HMI Cabang Manakarra Meminta kepada Kapolresta Mamuju provinsi Sulawesi barat, untuk melakukan penahan terhadap tersangka dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Ansar,Ketua umum Himpunan mahasiswa Islam (HMI Cabang Manakarra), “Tentunya kita berharap kepada Kapolresta Mamuju agar dilakukan penahan secepatnya kepada tersangka lainnya, jangan biarkan berkeliaran lagi para tikus” bersdasi itu di tanah malaqbi,” ujarnya di Mamuju beberapa waktu lalu
Lanjut dia katakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari 9 orang yang tersangka dugaan kasus korupsi di KPU Provinsi Sulbar yang menghabiskan uang Negara 1,8 M. baru 2 atau 3 orang yang ditahan artinya masih ada 7 orang yang berkeliaran, jika hal ini dibiarkan berlarut maka itu akan membuat pradigma publik bahwa adanya ketidak seriusan para penegak hukum dalam penanganan kasus ini, jangan biarkan masyarakat menjadi krisis kepercayaan kepada para penegak hukum apa lagi ini kasus korupsi, kasus korupsi bagi kami adalah kasus utama yg menjadi ancaman hancurnya Negeri ini sebab konsekuensi dari para koruptor tersebut yang di tuangkan dalam undang” masih sangat lemah dan tidak memberikan efek jerah, sehingga kami menawarkan para koruptor hukum seumur hidup saja. Tegas Ansar.
Related Posts
0 comments