- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
- Nama-nama Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan berhak mengikuti Tes Potensi.
- Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
- Komunikasi Intens PJ Gubernur dan Pemerintah Pusat Berhasil Wujudkan BWS Sulawesi V Mamuju di Sulbar
- Jelang Pilkada, Kesbangpol Gelar Rapat Tim Satgas Kesehatan
- Program Makan Bergizi Gratis Presiden dan Wapres, Pj Bahtiar Instruksikan Pemkab Uji Coba di SD dan SMP
- Pemuda Pelopor Gerakan Pangan Sulawesi Barat, Pj Bahtiar Serahkan Bantuan Bibit Nila, Sukun dan Cavendish
- Implementasikan Program Astacita, Sulawesi Barat Terapkan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah
HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Mamuju Kareba1- HMI Cabang Manakarra Meminta kepada Kapolresta Mamuju provinsi Sulawesi barat, untuk melakukan penahan terhadap tersangka dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Ansar,Ketua umum Himpunan mahasiswa Islam (HMI Cabang Manakarra), “Tentunya kita berharap kepada Kapolresta Mamuju agar dilakukan penahan secepatnya kepada tersangka lainnya, jangan biarkan berkeliaran lagi para tikus” bersdasi itu di tanah malaqbi,” ujarnya di Mamuju beberapa waktu lalu
Lanjut dia katakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari 9 orang yang tersangka dugaan kasus korupsi di KPU Provinsi Sulbar yang menghabiskan uang Negara 1,8 M. baru 2 atau 3 orang yang ditahan artinya masih ada 7 orang yang berkeliaran, jika hal ini dibiarkan berlarut maka itu akan membuat pradigma publik bahwa adanya ketidak seriusan para penegak hukum dalam penanganan kasus ini, jangan biarkan masyarakat menjadi krisis kepercayaan kepada para penegak hukum apa lagi ini kasus korupsi, kasus korupsi bagi kami adalah kasus utama yg menjadi ancaman hancurnya Negeri ini sebab konsekuensi dari para koruptor tersebut yang di tuangkan dalam undang” masih sangat lemah dan tidak memberikan efek jerah, sehingga kami menawarkan para koruptor hukum seumur hidup saja. Tegas Ansar.
0 comments