- Plh Sekprov Herdin Ismail dampingi Gubernur Sulbar Lantik 11 Pejabat Fungsional
- Sekretariat DPRD Sulbar Gelar Rapat Perkenalan Sekwan, Fokus pada Peningkatan Nilai SPBE
- Jelang HUT RI ke-80, Gubernur Suhardi Duka Minta Kesbangpol Perhatikan Paskibraka Jangan Ada Keluhan
- Lepas Sambut Kepala Kejati Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Filosofi To Mamuju
- Delapan Poin Alasan SDK Koreksi APBD 2025, Perkuat Pemerintahan Desa dan Rasionalkan Target PAD
- Gubernur Suhardi Duka Luncurkan Gerakan Sulbar Mandarras, Wajibkan Siswa Membaca 20 Buku
- Rachmad Tutup Babak Kepemimpinan dengan Catatan Gemilang, Surya Yuliawan Kini Ambil Alih Komando PUPR Sulbar
- Dinkes Sulbar dan TP PKK Perkuat Kolaborasi di HKG ke-53: Fokus pada Program Promotif-Preventif
- Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah Putih Serentak di Seluruh Indonesia, 648 di Sulbar Siap Beroperasi
- Retret Pemprov Sulbar Ditutup, Ketua DPRD Apresiasi Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif
Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
Idam ketua Gebrak
Mamuju kareba1.com- Sulawesi Barat, –Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) menyampaikan kekecewaan dan kemarahan atas temuan-temuan lapangan yang menunjukkan indikasi dugaan manipulasi proses penerimaan CASIS.
” dalam proses rekrutmen Calon Siswa (CASIS) Polri di Polda Sulawesi Barat. Alih-alih melahirkan penegak hukum yang bersih dan profesional, sistem seleksi justru melahirkan kegaduhan, dugaan gratifikasi, dan ketidakadilan yang sistematis.” kata idam ketua Gebrak di Mamuju sabtu 7 juni 2025.
Kata dia, Negara ini berdiri di atas hukum, namun sejumah oknum ditubuh polri memanfaatkan hukum kepentingan pribadi. sehingga kepercaan publik saat ini sangat rendah terhadap polri. Berikut dugaan Fakta-Fakta yang Mengguncang Nurani:
1. Pemberian tanah oleh orang tua CASIS kepada oknum dalam institusi sebagai bentuk gratifikasi. Ini bukan hanya persoalan etika, tapi indikasi kuat pelanggaran hukum.
2. Kebocoran kisi-kisi soal akademik yang diduga dikirim melalui WhatsApp oleh oknum internal kepada peserta tertentu. Ini bukan hanya ketidakadilan—ini sabotase terhadap prinsip kompetisi yang sehat.
3. Sikap bungkam Kapolda dan Wakapolda Sulbar, yang seharusnya bertanggung jawab, menunjukkan kegagalan struktural dalam memimpin institusi hukum yang seharusnya bersih dan transparan.
“Kami tidak sedang melebih-lebihkan. Kami berbicara berdasarkan data dan temuan di lapangan. Kalau institusi hukum lahir dari kecurangan, bagaimana kita bisa berharap keadilan ditegakkan di kemudian hari? Jangan salahkan rakyat jika mereka marah,”
tegas Idham, Ketua GEBRAK Sulbar
Lanjut ia tegaskan ” Copot Kapolda dan Wakapolda Sulbar karena gagal memastikan proses rekrutmen yang bersih dan adil.”
Usut tuntas kasus gratifikasi dan kebocoran soal dengan menghadirkan lembaga eksternal seperti Kompolnas, KPK, dan Komnas HAM.
Audit menyeluruh proses rekrutmen CASIS Polri di Sulbar secara transparan dan terbuka kepada publik.
Lakukan reformasi sistem seleksi Polri secara nasional, agar prinsip Polri Presisi tidak hanya jadi slogan kosong.
Hari ini kami bicara soal CASIS. Tapi esok, yang akan lahir dari sistem busuk ini adalah aparat hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Dan ketika rakyat kehilangan harapan pada hukum, maka satu-satunya pilihan adalah perlawanan. Ujar idam.
Kami dari GEBRAK akan terus bergerak.
Jilid 2 akan kami gelar. Dan kami pastikan, suara rakyat tidak akan padam sampai keadilan ditegakkan. Tegasnya. #(rek 1).
Related Posts
One Comment