- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
Idam ketua Gebrak
Mamuju kareba1.com- Sulawesi Barat, –Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) menyampaikan kekecewaan dan kemarahan atas temuan-temuan lapangan yang menunjukkan indikasi dugaan manipulasi proses penerimaan CASIS.
” dalam proses rekrutmen Calon Siswa (CASIS) Polri di Polda Sulawesi Barat. Alih-alih melahirkan penegak hukum yang bersih dan profesional, sistem seleksi justru melahirkan kegaduhan, dugaan gratifikasi, dan ketidakadilan yang sistematis.” kata idam ketua Gebrak di Mamuju sabtu 7 juni 2025.
Kata dia, Negara ini berdiri di atas hukum, namun sejumah oknum ditubuh polri memanfaatkan hukum kepentingan pribadi. sehingga kepercaan publik saat ini sangat rendah terhadap polri. Berikut dugaan Fakta-Fakta yang Mengguncang Nurani:
1. Pemberian tanah oleh orang tua CASIS kepada oknum dalam institusi sebagai bentuk gratifikasi. Ini bukan hanya persoalan etika, tapi indikasi kuat pelanggaran hukum.
2. Kebocoran kisi-kisi soal akademik yang diduga dikirim melalui WhatsApp oleh oknum internal kepada peserta tertentu. Ini bukan hanya ketidakadilan—ini sabotase terhadap prinsip kompetisi yang sehat.
3. Sikap bungkam Kapolda dan Wakapolda Sulbar, yang seharusnya bertanggung jawab, menunjukkan kegagalan struktural dalam memimpin institusi hukum yang seharusnya bersih dan transparan.
“Kami tidak sedang melebih-lebihkan. Kami berbicara berdasarkan data dan temuan di lapangan. Kalau institusi hukum lahir dari kecurangan, bagaimana kita bisa berharap keadilan ditegakkan di kemudian hari? Jangan salahkan rakyat jika mereka marah,”
tegas Idham, Ketua GEBRAK Sulbar
Lanjut ia tegaskan ” Copot Kapolda dan Wakapolda Sulbar karena gagal memastikan proses rekrutmen yang bersih dan adil.”
Usut tuntas kasus gratifikasi dan kebocoran soal dengan menghadirkan lembaga eksternal seperti Kompolnas, KPK, dan Komnas HAM.
Audit menyeluruh proses rekrutmen CASIS Polri di Sulbar secara transparan dan terbuka kepada publik.
Lakukan reformasi sistem seleksi Polri secara nasional, agar prinsip Polri Presisi tidak hanya jadi slogan kosong.
Hari ini kami bicara soal CASIS. Tapi esok, yang akan lahir dari sistem busuk ini adalah aparat hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Dan ketika rakyat kehilangan harapan pada hukum, maka satu-satunya pilihan adalah perlawanan. Ujar idam.
Kami dari GEBRAK akan terus bergerak.
Jilid 2 akan kami gelar. Dan kami pastikan, suara rakyat tidak akan padam sampai keadilan ditegakkan. Tegasnya. #(rek 1).
Related Posts
0 comments