- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
Mamuju,- Ketua FPPS, Nirwansyah, menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengandung rumusan multitafsir yang rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan ketakutan di tengah masyarakat dalam menyampaikan kritik dan pendapat di ruang publik.
“KUHP ini berpotensi menjadi alat pembungkaman kritik. Pasal-pasalnya tidak memberikan batasan yang jelas sehingga kebebasan berpendapat, yang dijamin konstitusi, terancam,” ujar Nirwansyah dalam keterangannya Minggu 4/1/2026
Ia menambahkan, dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik seharusnya dilindungi, bukan justru dikriminalisasi. FPPS menilai bahwa hukum pidana semestinya digunakan sebagai upaya terakhir, bukan sebagai instrumen untuk mengontrol ekspresi warga negara.
Selain soal kebebasan berpendapat, FPPS juga menyoroti masuknya negara ke ranah privat warga melalui sejumlah pasal dalam KUHP. Menurut Nirwansyah, hal tersebut menunjukkan kecenderungan negara yang terlalu jauh mengatur kehidupan personal masyarakat.
“Jika negara terlalu jauh mengatur moral dan ruang privat warga, maka yang terancam bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
FPPS mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka ruang evaluasi dan dialog publik secara serius terhadap pasal-pasal bermasalah dalam KUHP. Nirwansyah menekankan bahwa pembaruan hukum pidana seharusnya memperkuat perlindungan hak asasi manusia, bukan sebaliknya.
Related Posts
0 comments