- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
DPRD Sulbar: Negara Belum Berpihak ke Petani
MAMUJU, – Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan, minimnya jatah pupuk bersubsidi menandakan pemerintah pusat belum berpihak kepada petani.
Jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2021 dinilai minim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menyebut negara tidak berpihak kepada petani.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulbar, alokasi pupuk subsidi tahun ini jauh dari permintaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Dari jumlah kebutuhan lima jenis pupuk yang diminta, pemerintah pusat melalui PT. Pupuk Indonesia hanya mengalokasikan 0,5 hingga 54,61 persen.
“Intinya negara belum berpihak ke petani, kita harus menunggu kesadaran presiden dalam hal ini pemerintah pusat,” terang Sukri, Senin, 29 Maret 2021.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk menyuplai pupuk subsidi ke petani Sulbar sangat sedikit.
Hal ini membuat para petani resah karena tak mampu berproduksi maksimal.
Padahal, lanjut Sukri, petani merupakan kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi.
“Kita masih dalam masalah Covid-19, Sulbar sendiri baru saja terkena bencana gempa. Satu-satunya kekuatan utama dalam membangun kembali ekonomi pascabencana adalah petani. Pemerintah pusat harus perhatikan ini,” jelas Sukri.
0 comments