- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
DPRD Sulbar Menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda Tentang Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017
Mamuju Kareba1-DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna persetujuan Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017, Selasa 28 Agustus. Agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018.
Asisten III Pemprov Sulbar Jamilah menyampaikan, untuk evaluasi pertanggungjawaban APBD 2017 merupakan tindak lanjut dari catatan temuan yang diberikan BPK saat penyerahan opini WTP dua pekan lalu.
“Itu bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparansi dan akuntabilitas,” kata Jamilah.
Terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2018 yang diserahkan, Jamila menyampaikan ada beberapa asumsi termuat didalamnya. Salah satunya melakukan penyesuaian, penghematan belanja dan pergeseran program, maupun penambahan anggaran pada kegiatan yang sifatnya instruksional.
Dia memaparkan, ringkasan dalam KUA-PPAS perubahan APBD 2018 itu untuk sektor Penerimaan Pendapatan tidak mengalami perubahan, yakni Rp1,86 triliun. Termuat didalamnya, PAD Rp334,2 miliar dan Dana Perimbangan Rp1,53 triliun.
Sementara itu, untuk belanja, telah dilakukan pergeseran. Tercatat belanja sebelum perubahan, 1,93 triliun. Setelah dirumuskan dalam KUA-PPAS, berkurang Rp14,6 miliar. Sehingga jumlah belanja menjadi Rp1,92 triliun.
“Penurunan belanja disebabkan adanya penyesuain pembiayaan daerah yang tidak dapat menutupi belanja Rp56,4 miliar,” terang Jamila.
Kemudian pada sisi Penerimaan Pembiayaan. Dari besaran Rp11,6 miliar menjadi Rp53,4 miliar. Terjadi penambahan sebesar Rp41,8 miliar, itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2017, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 menjadi nihil atau seimbang.
Related Posts
0 comments