- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat merespons kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang akan memberikan dukungan teknis, pembiayaan, dan asistensi regulasi untuk pengelolaan sampah di daerah.
Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengimbau seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar agar segera menyusun proposal atau Term of Reference (TOR) sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka menjemput program dukungan dari KLH/BPLH.
“Jangan sampai barang yang dikirim dari pusat tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Karena itu, pemerintah kabupaten harus membuat permintaan resmi agar program ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Zulkifli Manggazali, Selasa, 3 Juni 2025.
DLH Sulbar, lanjutnya, siap memberikan pendampingan kepada kabupaten dalam menyusun dan menyampaikan proposal ke kementerian.
Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan asistensi regulasi dari KLH/BPLH yang akan memudahkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah.
“Persoalan sampah memang menjadi kewenangan kabupaten, tetapi kami di provinsi tidak akan tinggal diam. DLH Sulbar akan hadir dan berkolaborasi, sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka bahwa provinsi harus membantu menyelesaikan persoalan kabupaten,” tambahnya.
Zulkifli juga mengingatkan pentingnya pengadaan sarana dan prasarana seperti mesin pemilah sampah di tingkat kabupaten sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang benar.
Untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya memperkuat peran bank sampah dan mengembangkan sistem pengelolaan berbasis prinsip Reduce-Reuse-Recycle melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R). Hal ini sejalan dengan target nasional untuk mewujudkan zero TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada tahun 2030.
“Kalau kita tidak mulai dari sekarang, target zero TPA pada 2030 tidak akan tercapai. Solusinya bukan lagi buang sampah ke TPA, tapi bagaimana kita kelola dari hulunya,” pungkas Zulkifli. (Rls)
Related Posts
0 comments