- Timsel Komisi Informasi Serahkan Hasil Seleksi ke Komisi 1 DPRD Sulbar
- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
Dikritik DPRD soal Kinerja, Pj Gubernur Sulbar: Cermin Perhatian Tinggi
Mamuju Kareba1- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memberikan apresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar. Adapun rekomendasi tersebut menyangkut realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai.
Hal tersebut diungkapkan Akmal Malik saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, hari ini.
“Rekomendasi ini merupakan cermin dari perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan serta partisipasi dari DPRD dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi barat yang lebih baik,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2023).
Adapun poin rekomendasinya yakni masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.
Rekomendasi lainnya yakni terkait evaluasi layanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk program internet desa. Tak hanya itu, DPRD Sulbar juga turut merekomendasi melakukan pembenahan sejumlah mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi Barat.
PJ Gubernur Minta ASN Sulbar Rayakan Lebaran dengan Kesederhanaan
Selain itu, DPRD Sulbar juga merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri kabupaten, intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama hortikultura dan peternakan, mendorong indeks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, penataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi.
Atas rekomendasi tersebut, ia Akmal menyampaikan permintaan maaf karena belum memenuhi harapan DPRD atas kinerja OPD.
“Kami mohon maaf mungkin bila belum bisa memenuhi harapan dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap capai-capaian yang diharapkan,” tutup Akmal.
0 comments