- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Mamuju Kareba1,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Kunjungan Kerja di Kantor DPRD Sulawesi Utara Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Kamis, 27 Juni 2024.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Sukri, SP bersama dengan beberapa Anggota Komisi III diantaranya, H. Damris, Darman Ardi, Sabar Budiman, H. Husain Haenur, H. Syarifuddin, Ebsan, dan Ambo Intang. Turut Hadir OPD Mitra Kerja Komisi III yaitu Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulawesi Utara tersebut disambut hangat oleh Kabag persidangan, Jahja Paulus, M. Si dan Kabag keuangan, Fabiola Sumampou, SH, M.Si. Pertemuan ini bertujuan untuk sharing informasi terkait pelaksanaan dan proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD.
Dalam pertemuan ini, Ketua dan Anggota Komisi III berdiskusi bersama Kabag persidangan dan Kabag Keuangan DPRD Sulawesi Utara mengenai berbagai aspek penting dalam penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, termasuk mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Diskusi berjalan dengan penuh semangat dan diwarnai dengan berbagai pertanyaan serta saran konstruktif dari kedua belah pihak.
#Humas_DprdSulbar
Related Posts
0 comments