- Permahi Mamuju : oknum Polisi diduga kriminalisasi Warga
- Gerbrak Sulbar Soroti Proses Hukum Kasus Opi yang Dinilai Tidak Sesuai SOP
- Kekasih Opi Sebut Pacarnya tidak pernah mengaku BRIMOB Dirinya saling mencintai, Gebrak siap kawal
- Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Penanggulangan Gangguan Indera bagi Tenaga Kesehatan
- Gubernur Sulbar Instruksikan Seluruh Bupati Hidupkan Kembali Pos Kamling
- Kini Lapor Jalan Rusak Bisa Lewat Genggaman, Pemprov Sulbar Hadirkan Aplikasi “JalanMa”
- PTKKSS 2025 : Sulbar Tunjukkan Peningkatan Keamanan Informasi
- Koperindag Sulbar Gerak Cepat, Mutahirkan Data dan Perkuat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau di Mamuju
- Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional
- Gubernur Sulbar dan Bupati Mamuju Bagikan Beras Gratis untuk Ratusan Ojol, Driver Ojol : Komitmen Jaga Keamanan Daerah
Akmal Minta Dukungan Mahasiswa Menjawab Problem di Sulbar
PJ gubernur Sulbar Akmal Malik dihadapan mahasiswa unjuk rasa//foto dok.
MAMUJU Kareba1
– Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menerima massa aksi dari HMI Se – Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 7 Oktober.
Beberapa tuntutan massa aksi disampaikan melalui orasi , diantaranya terkait perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, Penanganan Inflasi, Angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Polman.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem. Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang.
Untuk itu, lanjut Akmal, Ia mendorong program DDP yang saat ini masih berproses.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.
Ia pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Soal inflasi, menurutnya Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain, terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen.
“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” pungkasnya.
Soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting. Menurutnya dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga Akmal Malik mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut.
Untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP. Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.
Berikutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini.
” Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Terakhir mengenai evaluasi OPD, Akmal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya ia membuka open bidding bulan ini “Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” tutup Akmal Malik.(rls)
Related Posts
0 comments