- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
Mamuju – Pelaksanaan Pra-Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026 memasuki hari keempat. Tim Evaluator gabungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Inspektorat dan BKPSDM melakukan kunjungan intensif ke enam Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP), Jumat 6 Maret 2026.
Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan bukti dukung dan peningkatan kualitas pelayanan prima di OPP sebelum evaluasi utama dilaksanakan.
Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, sesuai Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Subuki menjelaskan, hari ke empat Pra-Evaluasi PEKPPP menyasar enam Lokus OPP yaitu UPTD PPA , BKPSDM, Disdikbud, Dinas Perpusip, UPTD Samsat Mamuju dan Biro Organisasi. Tim Evaluasi fokus pada 6 aspek yang terdiri atas evaluasi 30 indikator dan rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025 menjadi sasaran upaya perbaikan.
‘’Kami dari Biro Organisasi terus melakukan pendampingan bagi OPP untuk melakukan perbaikan dengan mengacu pada hasil evalusai di tahun 2025,’’ terang Subuki yang juga sebagai Ketua Tim Evaluasi.
Menurut Subuki, salah satu fokus Tim Evaluasi adalah peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Tim evaluator mendorong seluruh OPP untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
Baharuddin, salah seorang anggota Tim Evaluasi mengungkapkan kendala yang kerap ditemui yang menyebabkan capaian nilai rendah bagi OPP adalah minimnya perhatian pimpinan dalam memberi atensi terkait pemenuhan aspek pelayanan publik.
‘’Kurangnya respons pimpinan OPP dalam memberikan instruksi kepada bawahan, sehingga bawahan juga terkesan cuek dan asal kerja dalam berupaya memenuhi evidence aspek yang dinilai dalam PEKPPP ini,’’ ungkap Bahar.
Beberapa OPP yang telah dipantau berharap Biro Organisasi senantiasa memberi pendampingan dan bimibingan secara berkala dalam pemenuhan aspek penilaian evaluasi pelayanan publik. (Rls)
Related Posts
0 comments