- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
- Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat
- Wakili Gubernur, Kepala Biro Pemkesra Pererat Silaturahmi dalam Halal Bi Halal Masyarakat Parung
Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
Mamuju- Gelombang massa aksi dari warga karossa, silaja’ dan juga kec Kalukku tepatnya di desa Beru Beru dan desa Kalukku barat pada tanggal 5 mei 2025 di kantor gubernur Sulbar, kini telah kembali daerah masing -masing namun bukan berati perjungan mereka telah usai.
meskipun sempat diwarnai kericuhan karena pihak pmprov tidak ingin membiarkan massa masuk ke halaman kantor gubernur
Dan pada akhirnya kami mampu menerobos kantor gubernur Sulawesi Barat, meskipun aksi di lakukan sampai malam hari dan berbenturan dengan aparat ke Amanan karena pihak Pemprov sama sekali tidak mauengambil sikap meskipun kamu telah melakukan negosiasi
Dan pada akhirnya, meskipun kurang lebih 12 jam kami bertahan di halaman kantor gubernur Sulawesi Barat, pihak pemprov akhirnya luluh dan Gubernur Sulawesi Barat menjanjikan pertemuan dengan warga pada tanggal 8 atau tanggal 9, kami dari Fppi Mamuju mengingatkan Pemerintah Sulawesi Barat, poin dari tuntutan kami adalah mencabut izin perusahaan tambang pasir yang cacat prosedural dan tidak melibatkan masyarakat serta nantinya akan merusak lingkungan serta Merampas ruang hidup kami
Ini kenapa kemudian kami menolak yang namanya tambang pasir ini, kami tidak akan bernegosiasi sama orang orang yang merampas ruang hidup kami, jika Pemerintah Sulawesi Barat tidak berpihak kepada masyarakat maka kami pastikan massa gelombang dari berbagai wilayah akan tumph ke jalan untuk menolak tambang yang merusak lingkungan, ini poin utamanya
Hari ini juga gubernur Sulbar SDK mengeluarkan statetment persoalan tambang di Kalukku dan juga karossa untuk mencarikan solusi menyarankan Melakukan jalur PTUN untuk mencabut izin, gubernur Sulbar mesti tau meskipun IUP dari perusahaan tambang pasir ini terbit sebelum dia menjabat, tetap posisi dari pada Bapak Suhardi Duka sekarang adalah telah menajdi Gubernur Defenitif, dan dia semestinya mampu mengambil sikap di tengah konflik yang terjadi di warga
Menyarankan ke PTUN, adalah saran dari Gubernur Sulbar, tapi Pak SDK mesti tau mereka membuat izin tanpa adanya pelibatan masyarakat, lah setelah ribut masyarakat yg di arahkan menyelesaikan secara hukum sementara pihak perusahaan dalam prosessnya sama sekali tidak melibatkan masyarakat terdampak, semestinya pak Gubernur harus mengambil sikap untuk mendukung masyarakat kita jangan biarkan masyarakat sendiri dalam mempertahankan ruang hidupnya
FPPI Mamuju sendiri akan terus berada di samping masyarakat untuk berjuang bersama sampai titik darah penghabisan, kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang yang mencoba meerampas ruang hidup kami
Related Posts
0 comments