- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Simposium Desa di Jakarta
Kareba1.Jakarta —Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, spirit memperkuat desa mutlak dilakukan. Menurutnya, berbagai regulasi yang mengatur tentang desa termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya memperkuat desa demi mewujudkan pemerataan pembangunan.
Pesan itu disampaikan Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka Simposium Desa 2023 yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bertajuk “Urgensi Revisi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Membangun Indonesia dari Desa” di Hotel Grand Paragon Gajah Mada, Jakarta, Minggu (19/2/2023)..
Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan tidak hanya diarahkan pada perkotaan, tetapi juga ke pedesaan, sehingga pemerataan dapat terwujud. “Kita memang harus memperkuat desa karena lompatan pembangunan satu negara itu terjadi dari agregat seluruh daerah yang ada, termasuk dalam konteks kota dan desa harus serempak terbangun,” terang Mendagri.
Pentingnya memperkuat desa salah satunya untuk menekan laju urbanisasi. Mendagri mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang hampir 70 persen penduduknya tinggal di kota. Sebelum fenomena serupa terjadi di Indonesia, maka spirit memperkuat desa perlu terus digaungkan.
“Jangan sampai anak-anak mudanya lari ke Jakarta, ke kota-kota besar, begitu di sini tidak bisa kompetisi, kurang pendidikan, kurang pelatihan, kurang kompetensi, dan kemudian kalah,” terangnya.
Mendagri menambahkan, lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya untuk menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi baru sehingga tidak hanya mengandalkan perkotaan. Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah juga telah melakukan upaya lainnya untuk memperkuat pembangunan desa. Hal itu seperti membentuk kementerian khusus yang mengurusi desa serta menganggarkan dana khusus desa.
“Poin yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Jokowi sudah sangat serius memperhatikan desa, namun upaya untuk membangun desa ini, saya tahu masih banyak hal-hal yang mungkin (perlu dilakukan) untuk memperkuat desa,” tandasnya.
Turut hadir Wakil Metua I DPRD Prov Sulbar Usman Suhuriah , Wakil Metua III Dprd Sulbar H.Abdul Rahim , Ketua Umum DPP Apdesi, Wakil ketua umum DPP Apdesi, Sekjen DPP Apdesi, Sekjen DPP Abpednas, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Ketua MPO DPP Apdesi, Sekretaris MPO,Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat
Dan 2500 Kepala Desa Perwakilan Kabupaten Se-Indonesia sebagai peserta
Related Posts
0 comments