- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Simposium Desa di Jakarta
Kareba1.Jakarta —Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, spirit memperkuat desa mutlak dilakukan. Menurutnya, berbagai regulasi yang mengatur tentang desa termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya memperkuat desa demi mewujudkan pemerataan pembangunan.
Pesan itu disampaikan Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka Simposium Desa 2023 yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bertajuk “Urgensi Revisi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Membangun Indonesia dari Desa” di Hotel Grand Paragon Gajah Mada, Jakarta, Minggu (19/2/2023)..
Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan tidak hanya diarahkan pada perkotaan, tetapi juga ke pedesaan, sehingga pemerataan dapat terwujud. “Kita memang harus memperkuat desa karena lompatan pembangunan satu negara itu terjadi dari agregat seluruh daerah yang ada, termasuk dalam konteks kota dan desa harus serempak terbangun,” terang Mendagri.
Pentingnya memperkuat desa salah satunya untuk menekan laju urbanisasi. Mendagri mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang hampir 70 persen penduduknya tinggal di kota. Sebelum fenomena serupa terjadi di Indonesia, maka spirit memperkuat desa perlu terus digaungkan.
“Jangan sampai anak-anak mudanya lari ke Jakarta, ke kota-kota besar, begitu di sini tidak bisa kompetisi, kurang pendidikan, kurang pelatihan, kurang kompetensi, dan kemudian kalah,” terangnya.
Mendagri menambahkan, lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya untuk menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi baru sehingga tidak hanya mengandalkan perkotaan. Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah juga telah melakukan upaya lainnya untuk memperkuat pembangunan desa. Hal itu seperti membentuk kementerian khusus yang mengurusi desa serta menganggarkan dana khusus desa.
“Poin yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Jokowi sudah sangat serius memperhatikan desa, namun upaya untuk membangun desa ini, saya tahu masih banyak hal-hal yang mungkin (perlu dilakukan) untuk memperkuat desa,” tandasnya.
Turut hadir Wakil Metua I DPRD Prov Sulbar Usman Suhuriah , Wakil Metua III Dprd Sulbar H.Abdul Rahim , Ketua Umum DPP Apdesi, Wakil ketua umum DPP Apdesi, Sekjen DPP Apdesi, Sekjen DPP Abpednas, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Ketua MPO DPP Apdesi, Sekretaris MPO,Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat
Dan 2500 Kepala Desa Perwakilan Kabupaten Se-Indonesia sebagai peserta
0 comments