- GEBRAK SULBAR: Diamnya Kapolda Soal Gratifikasi Tanah, Bukti Gagalnya Kepemimpinan Penegak Hukum di Polda Sulbar
- FPPS Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ekspedisi di Pasar Baru Mamuju
- Salim S Mengga: Perawat Harus Terlibat dalam Isu Strategis Daerah
- Pemprov Sulbar Percepat Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Pemberdayaan Masyarakat
- Bayar Pajak Kendaraan, BPKPD Sulbar Hadirkan Layanan Gerai Samsat Setiap Hari Kamis
- Program Beasiswa “Sulbar Cerdas”: Pemerintah Jamin Transparansi, Publik Diminta Tak Ragu
- Gubernur Suhardi Duka: Ekonomi Syariah Adalah Jalan Tengah Menuju Keadilan Sosial dan Etika Ekonomi
- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
Terkait Pernyataan Kapolda Sulbar: “Tidak Ada Gratifikasi dalam Penerimaan CASIS Polri”
Mamuju, 16 Juni 2025, – Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Sulbar menyampaikan beberapa poin penting. Dugaan gratifikasi seleksi casis polri, kata idham ketua Gebrak sulbar.
Menanggapi pernyataan Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar yang menyebut bahwa tidak ada gratifikasi dalam proses seleksi CASIS Polri 2025, kami dari Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Sulbar menyampaikan beberapa poin penting
1. Pernyataan Kapolda Tidak Menghapus Fakta di Lapangan
Bantahan Kapolda di media tidak serta-merta membatalkan temuan dan laporan masyarakat yang kami himpun. Fakta di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya praktik gratifikasi dalam bentuk tanah pemberian orang tua CASIS kepada oknum pejabat SDM Polda Sulbar sebagai bentuk “balas jasa” atas kelulusan.
2. Gratifikasi Tidak Selalu Berbentuk Uang Tunai
Kami menegaskan, gratifikasi bukan hanya berbentuk uang. Tanah, barang, fasilitas, maupun bentuk pemberian lain dengan maksud mempengaruhi proses seleksi juga masuk kategori gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Transparansi Tidak Cukup Hanya Dilisankan – Harus Dibuktikan
Pernyataan Kapolda bahwa seleksi “melibatkan pihak eksternal” patut dipertanyakan efektivitas dan independensinya. Jika proses seleksi benar-benar transparan, publik berhak melihat data lengkap nilai peserta, mekanisme evaluasi, dan nama-nama penguji dari eksternal tersebut.
4. Penurunan Kuota Bukan Alasan Bobroknya Sistem Rekrutmen
Kami tidak mempersoalkan kuota. Yang kami soroti adalah kualitas dan kejujuran sistem. Jika kelulusan bisa “dibeli” dengan tanah atau “disponsori” pejabat, maka berapa pun jumlah kuotanya tidak akan menyelamatkan kehormatan institusi Polri.
5. Laporan Resmi Sudah Kami Masukkan ke PROPAM
Untuk menindaklanjuti berbagai temuan lapangan, kami telah secara resmi melaporkan dugaan gratifikasi ini ke PROPAM Polda Sulbar dengan tembusan ke PROPAM Mabes Polri. Kami mendesak proses pemeriksaan internal dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan terbuka untuk publik.
6. Desakan Kami Tetap Sama: Copot Kapolda dan Wakapolda
Sejak awal, GEBRAK Sulbar mendesak pencopotan Kapolda dan Wakapolda Sulbar karena dinilai gagal menciptakan sistem rekrutmen yang bersih dan akuntabel. Pernyataan di media hanyalah bentuk klarifikasi sepihak, tanpa ada proses hukum yang nyata dan tuntas.
GEBRAK Sulbar akan terus mengawal kasus ini.
Setelah laporan ke Propam, kami akan menindaklanjuti dengan pelaporan tambahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM bila diperlukan.
Hentikan gratifikasi tanah, selamatkan masa depan institusi Polri.
Related Posts
0 comments