- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
All posts tagged "Kajati sulbar"
-
GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
“Kami mendesak KEJATI SULBAR dan POLDA SULBAR untuk turun langsung. Ini adalah salah satu ujian dalam komitmen pemberantasan korupsi. Pendidikan tak boleh dijadikan ladang mencari kekayaan,” tegasnya Randi Mamuju, – Ketua Gerakan Mahasiswa Teknik Informatika dan...
- Posted Januari 31, 2026
-
Lepas Sambut Kepala Kejati Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Filosofi To Mamuju
Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menghadiri acara malam ramah tamah sekaligus lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, yang baru Sukarman Sumarinton, menggantikan Andi Darmawangsa yang kini menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi...
- Posted Juli 25, 2025
-
Mahasiswa cium aroma korupsi Proyek Bungker ada enam tuntutan Massa Aksi untuk Kajati sulbar
Mamuju karebasatu. Dugaan adanya aroma tindak pidana korupsi pada proyek Bungker Linac Radioteraphy di Komplek RSUD sulbar menelan anggaran Rp.88 Miliar. sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Sulbar melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi...
- Posted Agustus 7, 2024



