- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
Sulit Dapatkan Izin Penangkapan Ikan, Nelayan Temui Ketua DPRD Sulbar
Foto Suraeda Suhardi Duka (ketua DPRD Sulbar)
MAMUJU, Kareba1– Nelayan Sulbar kembali mengadukan nasib terkait upaya mereka melakukan pemenuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari.
Kali ini terkait pengurusan izin kapal. Dikeluhkan. Dinilai Berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian kepada para nelayan yang notabene rakyat kecil.
Hal tersebut dialami para nelayan di Kabupaten Mamuju dan Mejene. Mereka mengeluhkan sulitnya proses pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Khususnya Kapal kapal berbobot 5 GT keatas.
Keluhan tersebut diutarakan kepada Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi saat legislator dari Partai Demokrat ini melakukan komunikasi dengan para nelayan.
“Saya mendapatkan laporan banyak nelayan jika mereka sulit mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan dari pihak terkait. Ini sangat merugikan para nelayan,” beber Suraidah dalam keterangan resminya, kemarin.
Suraidah sangat prihatin atas kejadian tersebut lantaran mambuat penghasilan Penghasilan nelayan melambat.
“Saya harap Dinas terkait bisa jemput bola ke lapangan, karena mereka sekarang harus ke Sinjai, Bone, Sidrap untuk pembuatan surat kapal karena lebih mudah,” ungkap politisi asal Mamuju tersebut.
Sebab mengurus di daerah sendiri, kata dia, membutuhkan waktu lama yang kadang tidak jelas, bisa sampai berbulan-bulan lamanya.
“Sementara nelayan harus segera berlayar agar ekonomi mereka berjalan,” tandas Suraidah Suhardi. (*)
Related Posts
0 comments