- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
Sulbar Siap Menghadapi Perubahan Geopolitik Dunia, Suhardi Duka dan Syamsul Samad Hadiri Sarasehan BPIP
JAKARTA Kareba1.com — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar sarasehan berjudul ‘Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya’. Agenda tersebut dilaksanakan di gedung nusantara IV, MPR RI, Selasa (20/05).
Sebanyak 38 gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia hadir pada agenda tersebut. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad jadi dua nama yang turut hadir pada kegiatan yang dimulai usai waktu duhur itu.
Syamsul Samad dalam keterangannya menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Kata dia, perubahan geopolitik dunia saat ini penting untuk disikapi demi kesiapan pemerintah daerah akan dampak ekonomi dan politik global.
“Pemprov Sulbar memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat kebangsaan dan memperkuat nilai Pancasila. Termasuk strategi menyikapi perubahan geopolitik dunia terkait program daerah. Saya kira DPRD bersama gubernur punya komitmen yang sama untuk itu,” ujar Syamsul Samad.
Pancasila, sambung Syamsul, tetap jadi alat pemersatu bangsa di tengah tantangan globalisasi dan pergeseran nilai sosial. Hal itu sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga dengan kondisi masyarakat di Sulawesi Barat yang bersifat heterogen, hidup berdampingan satu dengan lainnya.
“Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dengan semangat yang diusung Provinsi Sulawesi Barat, Di sana ada penekanan tentang pentingnya kebersamaan dan jiwa gotong royong dalam membangun daerah,” tutup Syamsul Samad. (Rls)
Related Posts
0 comments