- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
- Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat
- Wakili Gubernur, Kepala Biro Pemkesra Pererat Silaturahmi dalam Halal Bi Halal Masyarakat Parung
- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Penjelasan Status Tanah Gedung Farmasi
MAMUJU Kareba1 – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris memimpin rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Kamis, 17 Oktober 2024.
Muhammad Idris mengungkapkan, rapat itu dilakukan untuk memperjelas status tanah, tempat dibangunnya gedung farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar yang ada di Kalubibing, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar.
“Alhamdulillah kita sudah selesai rapat untuk membahas tentang clarity (penjelasan) status tanah yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar,” kata Muhammad Idris.
Ia juga mengungkapkan, langkah untuk memperjelas status tanah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset daerah. Menurutnya, tanah tempat gedung farmasi Dinkes Sulbar dibangun masih diklaim oleh pihak tertentu.
“Sehingga, kita tidak boleh biarkan. Keputusan rapat tadi, kita akan melakukan tindakan proaktif dengan melakukan diskusi, pendalaman, bahkan kalau perlu dengan menempuh jalur hukum, untuk kepastian tanah itu,” ungkapnya.
Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya juga membahas tentang perbaikan pengelolaan aset-aset daerah kedepannya. Terutama, kata dia, untuk pengadaan tanah, karena persil tanah itu sudah dimiliki, namun, bukti kepemilikan belum clear, karena belum ada sertifikat.
“Sehingga, kita juga tadi sudah sepakati untuk membentuk tim percepatan pensertifikatan tanah pemerintah provinsi yang ada dimana-mana. Sekira 800 persil tanah itu kan tidak sedikit, nah itu kira-kira yang kita ingin lakukan,” tutur Muhammad Idris. (Rls)
Related Posts
0 comments