- Permahi Mamuju : oknum Polisi diduga kriminalisasi Warga
- Gebrak Sulbar Soroti Proses Hukum Kasus Opi yang Dinilai Tidak Sesuai SOP
- Kekasih Opi Sebut Pacarnya tidak pernah mengaku BRIMOB Dirinya saling mencintai, Gebrak siap kawal
- Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Penanggulangan Gangguan Indera bagi Tenaga Kesehatan
- Gubernur Sulbar Instruksikan Seluruh Bupati Hidupkan Kembali Pos Kamling
- Kini Lapor Jalan Rusak Bisa Lewat Genggaman, Pemprov Sulbar Hadirkan Aplikasi “JalanMa”
- PTKKSS 2025 : Sulbar Tunjukkan Peningkatan Keamanan Informasi
- Koperindag Sulbar Gerak Cepat, Mutahirkan Data dan Perkuat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau di Mamuju
- Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional
- Gubernur Sulbar dan Bupati Mamuju Bagikan Beras Gratis untuk Ratusan Ojol, Driver Ojol : Komitmen Jaga Keamanan Daerah
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Penjelasan Status Tanah Gedung Farmasi
MAMUJU Kareba1 – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris memimpin rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Kamis, 17 Oktober 2024.
Muhammad Idris mengungkapkan, rapat itu dilakukan untuk memperjelas status tanah, tempat dibangunnya gedung farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar yang ada di Kalubibing, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar.
“Alhamdulillah kita sudah selesai rapat untuk membahas tentang clarity (penjelasan) status tanah yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar,” kata Muhammad Idris.
Ia juga mengungkapkan, langkah untuk memperjelas status tanah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset daerah. Menurutnya, tanah tempat gedung farmasi Dinkes Sulbar dibangun masih diklaim oleh pihak tertentu.
“Sehingga, kita tidak boleh biarkan. Keputusan rapat tadi, kita akan melakukan tindakan proaktif dengan melakukan diskusi, pendalaman, bahkan kalau perlu dengan menempuh jalur hukum, untuk kepastian tanah itu,” ungkapnya.
Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya juga membahas tentang perbaikan pengelolaan aset-aset daerah kedepannya. Terutama, kata dia, untuk pengadaan tanah, karena persil tanah itu sudah dimiliki, namun, bukti kepemilikan belum clear, karena belum ada sertifikat.
“Sehingga, kita juga tadi sudah sepakati untuk membentuk tim percepatan pensertifikatan tanah pemerintah provinsi yang ada dimana-mana. Sekira 800 persil tanah itu kan tidak sedikit, nah itu kira-kira yang kita ingin lakukan,” tutur Muhammad Idris. (Rls)
Related Posts
0 comments