- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
MAMUJU Karebasatu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dapat terjadi di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini.
Sehingga, rapat koordinasi penanggulangan bencana dalam rangka kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menghadapi isu megathrust dan hidrometeorologi di wilayah Sulbar pun dilaksanakan, Rabu, 6 November 2024.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya membahas hal-hal yang secara faktual memang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar kedepannya.
“Memang secara faktual, Sulbar harusnya mengikuti atau menyelenggarakan sebuah protokol di bidang kebencanaan dengan sistematik,” kata Muhammad Idris, saat memimpin rapat koordinasi ini.
Ia juga mengungkapkan, kesiapsiagaan dan mitigasi dalam memghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan isu megathrust, bukan hanya tugas pemerintah sendiri, tapi butuh kesiapsiagaan dan mitigasi mandiri seluruh elemen masyarakat.
“Ini harus diantisipasi. Oleh karena itu, BPBD di kabupaten termasuk pemerintah kecamatan maupun desa, kita minta untuk mengambil inisiatif, memberikan informasi kesadaran kebencanaan kepada warganya,” ungkapnya.
Sehingga, kata Muhammad Idris, resiko bencana yang dapat membahayakan masyarakat, dapat dihindari. Menurutnya, segala kemungkinan akan terjadi saat terjadi bencana alam, jika masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah mitigasi.
“Jika kita tidak siapsiaga, maka kemingkinan akan ada masyarakat kita yang kehilangan nyawa atau korban jiwa saat terjadi bencana yang tidak kita ketahui waktunya,” tutur Muhammad Idris. (Rls)
Related Posts
0 comments