- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
MAMUJU Karebasatu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dapat terjadi di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini.
Sehingga, rapat koordinasi penanggulangan bencana dalam rangka kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menghadapi isu megathrust dan hidrometeorologi di wilayah Sulbar pun dilaksanakan, Rabu, 6 November 2024.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya membahas hal-hal yang secara faktual memang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar kedepannya.
“Memang secara faktual, Sulbar harusnya mengikuti atau menyelenggarakan sebuah protokol di bidang kebencanaan dengan sistematik,” kata Muhammad Idris, saat memimpin rapat koordinasi ini.
Ia juga mengungkapkan, kesiapsiagaan dan mitigasi dalam memghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan isu megathrust, bukan hanya tugas pemerintah sendiri, tapi butuh kesiapsiagaan dan mitigasi mandiri seluruh elemen masyarakat.
“Ini harus diantisipasi. Oleh karena itu, BPBD di kabupaten termasuk pemerintah kecamatan maupun desa, kita minta untuk mengambil inisiatif, memberikan informasi kesadaran kebencanaan kepada warganya,” ungkapnya.
Sehingga, kata Muhammad Idris, resiko bencana yang dapat membahayakan masyarakat, dapat dihindari. Menurutnya, segala kemungkinan akan terjadi saat terjadi bencana alam, jika masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah mitigasi.
“Jika kita tidak siapsiaga, maka kemingkinan akan ada masyarakat kita yang kehilangan nyawa atau korban jiwa saat terjadi bencana yang tidak kita ketahui waktunya,” tutur Muhammad Idris. (Rls)
Related Posts
0 comments