- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Keputusan DPRD terhadap Hak Interpelasi DPRD
Mamuju Kareba1- DPRD kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka “Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Keputusan DPRD terhadap Hak Interpelasi DPRD dan Pandangan DPRD terhadap Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Keputusan DPRD terhadap Hak Interpelasi DPRD” yang dilaksanakan di Ruang Paripurna. Senin, 9 Agustus 2021.
Rapat ini dipimpin Oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi dan di dampingi oleh Wakil Ketua Abdul Halim.
Hadir pula Anggota DPRD Prov. Sulbar diantaranya Sukardy M. Noer, Abidin Abdullah, Itol Syaiful Tonra, Junsetbudi Bombong, H. Marigun Rasyid, H. Muliadi Bintaha, Muhammad Hatta Kainang, H. Arif Daeng Mattemmu dan Muthmainna. Serta Hadir pula secara daring melalui via Zoom yaitu Wakil Ketua Usman Suhuriah dan Abdul Rahim, Andi Muslim Fattah, Hasanuddin, Irbad Kaimuddin, M. Dalif Arsyad, Ruslan, Muhammad Jayadi dan Ambo Intang.
Rapat Paripurna hari ini lagi-lagi tidak dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat dengan alasan yang tertuang dalam surat Gubernur Sulbar, Nomer: 2105.01.04/1934/VIII/2021, bersifat penting “mengingat akan dilaksanakannya pemetaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Hibah Bansos Provinsi Sulawesi Barat T.A 2021. Pemetaan tersebut akan dilaksanakan dalam minggu ini dan hasilnya akan segera dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat yang selanjutnya akan segera disampaikan kepada DPRD Prov. Sulbar untuk dijadwalkan Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Hak Interpelasi DPRD Prov. Sulbar”.
Terkait surat Gubernur tersebut DPRD mengadakan Rapat Pimpinan dan mengirimkan surat balasan tertanggal 9 Agustus 2021, Nomer: 16/470/DPRD/VIII/2021, Perihal Penyampaian “menindaklanjuti Surat Gubernur Sulawesi Barat, maka hasil Rapat Pimpinan memberikan waktu kepada Gubernur untuk melakukan pemetaan terhadap OPD yang mengelola dana Bansos dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Kami sangat berharap saudara Gubernur sudah dapat memberikan hasil pemetaan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Prov. Sulbar”.
Setelah mendengar penjelasan dari surat tersebut, Muhammad Hatta Kainang berharap dalam berita acara perlu dijelaskan secara lebih jelas lagi, bahwa pimpinan DPRD meminta dari hasil Rapat Paripurna hari ini menyatakan tanggal 16 Agustus 2021 Gubernur Sulawesi Barat harus datang. Jika pemanggilan ke tiga sudah dilayangkan dan beliau juga masih belum hadir, maka kita akan berlanjut di Penggunaan Hak Angket. Pungkasnya
Sebelum mengakhiri rapat Ketua DPRD memberi kesimpulan bahwa hari ini kita satu bahasa, kita memberi kesempatan sampai tanggal 16 Agustus 2021. Jika ini tidak di indahkan maka kita akan naik ke level selanjutnya yaitu Penggunaan Hak Angket.
Humas DPRD Prov. Sulbar
Related Posts
0 comments