- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
Pussma Pertanyakan Proyek 1,9 Miliar Mess DPRD Sulbar Tidak Rampung
Jakarta Kareba1,- Pusat studi starategis Malaqbi (Pussma) Provinsi Sulbar, mempertanyakan proyek pembangunan Mess DPRD sulbar terbengkalai di jakarta.
sorotan dari masyarakat serta menuai polemik karena diduga ada ketidakberesan dalam pekerjaannya karena diduga telah mal administrasi padahal anggaran yang dialokasikan dari APBD Sulbar cukup besar senilai Rp1,9 miliar.
Dalam pemantauan kami mess DPRD Sulbar tersebut belum berfungsi dan selesai dikerjakan, bahkan puluhan aktivitas mahasiswa asal Sulbar yang melakukan pertemuan di Jakarta tidak bisa memanfaatkan bangunan yang seharusnya dapat berfungsi untuk kepentingan umum masyarakat tersebut.
“Kami mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintah sehingga azas manfaat dari proyek tersebut belum bisa dirasakan masyarakat dan pemerintah,” kata Muh Irfan Herianto, ketua investigasi Pussma
Dinas pekerjaan umum Provinsi Sulbar harus menjelaskan proyek kontruksi bangunan tersebut jangan sampai timbul kerugian negara dalam pelaksanaan proyek itu, dan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan jika terjadi hal yang melanggar aturan hukum negara ini.#Adham R.
0 comments