- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
- Dinas Pariwisata Sulbar Dukung Penuh Katinting Race, Dorong Ekonomi Kreatif
- Dua Pemuda Sulbar Lolos PPAP 2025, Siap Perkenalkan Potensi dan Kekayaan Budaya Sulbar
- Tertibkan Bangunan Liar di Bahu Jalan dan Saluran Air , Satpol PP-Damkar Sulbar Lakukan Pendekatan Persuasif di Mamuju
- 21 Tahun Sulbar, Waktunya Bergerak Cepat
PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
Mamuju Kareba1
Organisasi external Kampus, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang Mamuju menyoroti kinerja dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi barat terkai pengelolaan DAK tidak tidak jelas.
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Menurut Syamsuddin ketua PMII cabang Mamuju Anggaran DAK yang dikucurkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat sampai Hari ini belum Ada kejelasan. Kami mendengar bahwa masih Ada tersisa 9 Miliar Anggaran yang belum terkelolah. Ketika Hal tersebut betul adanya Maka daerah akan mengalami kerugian karena pengelolaan anggaran itu gagal ujarnya.
Seharusnya DKP yang di percaya untuk mengelolah anggaran tersebut, harus lebih progres Dan bertanggung jawab. Karena anggaran tersebut di kucurkan oleh negara ke daerah di peruntukkan untuk kepentingan Masyarakat.
PJ Gubernur harus mengevalusi kinerja OPDnya terkhusus DKP. Jangan sampai, PJ Gubernur hanya sibuk membangun Citra di media, ingin membangun ini Dan itu tapi biar Satupun program tidak Ada yang terealisasi. Sehingga kerja-kerja OPD juga luput dari pengawasan tuntunannya.
Kami berpesan kepada PJ Gubernur Sulbar Malik Akmal agar benar-benar serius dalam peningkatan pembangunan di Provinsi sulawesi Barat. Kami akan sangat menyayangkan ketika Sulbar hanya di jadikan sebagai batu loncatan semata.ungksp Syamsuddin.
Related Posts
0 comments