- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
Mamuju Kareba1
Organisasi external Kampus, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang Mamuju menyoroti kinerja dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi barat terkai pengelolaan DAK tidak tidak jelas.
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Menurut Syamsuddin ketua PMII cabang Mamuju Anggaran DAK yang dikucurkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat sampai Hari ini belum Ada kejelasan. Kami mendengar bahwa masih Ada tersisa 9 Miliar Anggaran yang belum terkelolah. Ketika Hal tersebut betul adanya Maka daerah akan mengalami kerugian karena pengelolaan anggaran itu gagal ujarnya.
Seharusnya DKP yang di percaya untuk mengelolah anggaran tersebut, harus lebih progres Dan bertanggung jawab. Karena anggaran tersebut di kucurkan oleh negara ke daerah di peruntukkan untuk kepentingan Masyarakat.
PJ Gubernur harus mengevalusi kinerja OPDnya terkhusus DKP. Jangan sampai, PJ Gubernur hanya sibuk membangun Citra di media, ingin membangun ini Dan itu tapi biar Satupun program tidak Ada yang terealisasi. Sehingga kerja-kerja OPD juga luput dari pengawasan tuntunannya.
Kami berpesan kepada PJ Gubernur Sulbar Malik Akmal agar benar-benar serius dalam peningkatan pembangunan di Provinsi sulawesi Barat. Kami akan sangat menyayangkan ketika Sulbar hanya di jadikan sebagai batu loncatan semata.ungksp Syamsuddin.
Related Posts
0 comments