- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
Pemprov Sulbar bahas rencana penurunan angka stunting
Mamuju Kareba1-
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun rencana penanganan stunting dengan memvalidkan data penderita di provinsi ini.
“Terkait permasalahan stunting, maka bukanlah pekerjaan mudah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” kata Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris Dp di Mamuju.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar menyusun rencana penanganan stunting dengan membuat roadmap penanganan stunting dan memvalidkan data penderita.
Menurut dia, rencana penanganan stunting di Sulbar bukan hanya tanggungjawab pemerintah ditingkat provinsi saja namun juga tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Harus ada kerja sama yang baik pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penanganan stunting, khususnya daerah yang tingkat penderitanya tinggi,” katanya.
Angka penderita stunting di Provinsi Sulbar mencapai 40,38 persen dan menjadi daerah dengan penderita stunting tertinggi kedua di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, program pembangunan sektor sumber daya manusia perlu dilakukan dalam rangka menekan angka stunting tersebut.
Menurutnya, sangat diperlukan kepedulian semua pihak dan kerjasama multi sektor untuk melakukan penanganan masalah stunting.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dr Muhammad Ikhwan gizi mengatakan, tenaga kesehatan Sulbar jumlahnya terbatas sehingga menjadi kendala penanganan program pencegahan stunting.
“Jumlah tenaga gizi hanya satu orang pada setiap puskesmas sehingga menjadi kendala dalam upaya pencegahan stunting di Sulbar,” katanya.
Ia mengatakan, tenaga gizi yang dimiliki puskesmas tersebut memiliki tugas yang banyak dalam rangka pelayanan puskesmas sehingga tenaga gizi untuk program stunting perlu ditambah.
Related Posts
0 comments