- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
Pasca Gempa Kerugian Sementara Ditaksir Rp780 Miliar
Mamuju Kareba1-
Pasca gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo, Pemprov Sulbar melakukan Rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi pendataan gedung dan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Rujab Sekprov Sulawesi Barat. Sabtu, 30 Januari 2021.
Pertemuan itu bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi awal, bahkan, menyusun sebuah data yang basisnya sama maka dilakukan pertemuan, sehingga tidak ada perbedaan data antara data yang dimiliki kabupaten, instansi, dan provinsi.
“Karena, ini merupakan level pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sama tapi berbeda didalam menyampaikan informasi mengenai kerugian-kerugian yang muncul,” kata Sekprov Muhammmad Idris
Idris dalam pertemuan itu juga menyampaikan, sebelum rapat evaluasi yang secara rutin diselenggarakan, terlebih dahulu telah dilakukan duduk bersama untuk mendengarkan seperti apa gambaran kerugian yang ada di sektor infrakstruktur pemerintahan agar bisa membangun atau menyusun sebuah estimasi nilai dari kerugian yang dialami. Tujuannya adalah memiliki desain data untuk disempurnakan sampai pada waktunya.
“Dari cipta karya menyampaikan begitu pentingnya keberadaan kita karena sudah ada minimum atau quick assessment yang bicara mengenai nilai kerugian sekitar Rp 780 milar diluar dari apa yang sudah terlaksana pada saat tanggap darurat. Dan ini menjadi data yang bisa mempercepat dan sekaligus mengkonfirmasi dari kemungkinan yang dilakukan oleh kementrian PU yang sifatnya quick assesment. Pointnya yaitu mengidentifikasi, jangan ada data yang belum masuk atau adanya data ganda dan harus disiplin pada sector masing-masing. sehingga begitu dikonfirmasi sudah ketahuan bahwa ini yang paling terdampak,”‘lanjut mantan Deputi LAN RI itu.
Perwakilan Kementrian PU bidang Cipta Karya juga mengatakan, untuk angka Rp 780 miliar adalah angka sementara. Karena, dalam tafsirannya belum sampai pada perhitungan RAB nya. Karena itu, membutuh waktu jangka panjang. karena, masih ada beberapa bangunan yang belum masuk didalam daftar.
“Khusus untuk infrastruktur jembatan, teman-teman di balai mengatakan dalam penanganan darurat sudah mengeluarkan hampir Rp 9 miliar. Dan itu dianggap sebagai perhitungan sementara untuk memulihkan kondisi,” jelas Idris. (jimi)
Related Posts
0 comments