- Wakili Gubernur, Kepala Biro Pemkesra Pererat Silaturahmi dalam Halal Bi Halal Masyarakat Parung
- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
Mantapkan Visi SDK-JSM, Inspektorat Sulbar Ikuti Rakor dan Asistensi Implementasi SAKIP hingga Reformasi Birokrasi
Mamuju – Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin dan Tim mengikuti kegiatan rapat koordinasi serta asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) terhadap instansi pemerintah yang menjadi prioritas di Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, wejudkan misi Gubernur Sulbar Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), dalam pemerintahan yang berintegritas demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
“Rapat koordinasi dan asistensi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP, percepatan pembangunan Reformasi Birokrasi, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” kata Natsir. Selasa, 8 Juli 2025.
Acara diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten prioritas, yakni Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan perangkat daerah wajib dan tambahan dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi lokus pembinaan dan pendampingan.
Sinergi lintas pemerintah daerah Sulba dan kabupaten sangat penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Inspektur Pembantu Wilayah III menekankan pentingnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai sasaran.
“Kunci keberhasilan percepatan reformasi birokrasi adalah adanya kepemimpinan yang konsisten, keterlibatan aktif seluruh jajaran, serta keseriusan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kami siap mendampingi setiap tahap prosesnya,” ungkap Inspektur Pembantu Wilayah III.
Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami langkah-langkah perbaikan dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, serta penguatan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum diskusi untuk menyampaikan kendala teknis dan menyepakati rencana tindak lanjut percepatan implementasi di masing-masing instansi pemerintah kabupaten.
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar target-target perbaikan kinerja birokrasi dan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai secara optimal. (Rls)
Related Posts
0 comments