- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
KPK EVALUASI DELAPAN SEKTOR PEMERINTAHAN DI SULBAR
Mamuju Kareba1– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya mengakselerasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pemerintah daerah, dimana pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal oleh pemerintah daerah setempat.
‘’ Rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan monitoring delapan sector pemerintahan daerah yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan manajemen APIP, “ kata Adlinsyah Nasution, ketua Tim koordinator supervisi dan pencegahan(Korsupgah) saat melakukan jumpa pers bersama para awak media yang berlangsung di lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 19 Maret 2019
Masih kata lekaki yang akrab disapa bang Coki itu, hasil evaluasi program pencegahan korupsi di pemerintah provinsi Sulawesi Barat menempati peringkat 14 dari 34 Provinsi dengan capaian 64 persen, sedangkan Capaian maksimal adalah di pemberdayaan dana dsa yakni mencapai 92 persen dan PelayananTerpadu Satu Pintu dengan capaian 75 persen.
Lebih lanjut, KPK terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah,melalui inovasi perangkat system penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Barat.
“Penertiban asset dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga harus dilakukan pembenahan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah. Kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi,” tandas Coki.
Selain itu, KPK juga telah terus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berkedudukan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Ombudsman Sulawesi Barat, dan Badan Pertahanan Nasional Perwakilan Sulawesi Barat. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat system pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut , hadir dari KPK selain Adlinsyah Malik Nasution , juga hadir. Maruli Tua, Dwi Linda Aprlia dan Mohammad Jhanattan, Kepala Inspektorat, Suryadi, para Perwakilan OPD lingkup pemprov Sulbar, Pelaksana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Sulbar, dan para tamu undangan.(farid)
Related Posts
0 comments