- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
Gubernur Sulbar minta Setiap Kabupaten Serius Tangani Stunting
PJ gubernur Sulbar Akmal Malik/foto dok HMS Sulbar.
Mamuju Kareba1– Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting.
Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI Dengan Kepala Daerah Se-Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Jumat, 20 Januari 2023.
Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut.
“Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,”ajak Akmal
Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten Se-Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut diantaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen, dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen.
Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut.
“Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi, “pungkasnya. (suaib).
Related Posts
0 comments