Home   >   Advetorial   >   Gubernur Sulbar: Anak Putus Sekolah, Masalah yang Tak Boleh Dibiarkan

Gubernur Sulbar: Anak Putus Sekolah, Masalah yang Tak Boleh Dibiarkan

By on Rabu, 14 Januari 2026

 

Mamuju – Angka anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki layanan pendidikan, tapi grafik penurunannya belum terlihat signifikan.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) mengatakan persoalan ini harus dibenahi dari akarnya. Ia ingin penyebab anak putus sekolah atau anak tidak sekolah digali lebih rinci.

“Pertama kita cari akar masalahnya, bisa saja banyak terjadi, saya belum mendapatkan laporan berapa bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK, nah kalau itu selisih berarti itu salah satu akibatnya adalah sarana, tapi kalau ternyata seimbang berarti ada masalah apakah persoalan ekonomi, ataukah persoalan mental, bisa juga persoalan tenaga kerja,” tutur Suhardi Duka, Selasa 13 Januari 2026.

Kalau gambaran dasarnya sudah jelas, kata dia, intervensi program yang dijalankan dipastikan lebih tepat sasaran.

“Kalau semua itu bisa ketahui barulah di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang kita intervensi,” jelas SDK.

SDK mengatakan, anak putus sekolah bukan persoalan kecil. Masalah itu tak boleh dibiarkan berlarut, olehnya itu ia telah memerintahkan dinas terkait untuk segera menelusuri penyebab anak putus sekolah.

“APS, Anak putus sekolah, itu adalah masalah dan tak boleh dibiarkan terus menerus seperti itu, dengan demikian upaya untuk meningkatkan IPM kita bisa kita naikkan,” jelasnya.

Tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar memang naik satu poin, tapi SDK bilang capaian itu bisa lebih baik kalau APS ditangani serius. Ia menargetkan angka IPM bisa bergerak ke kisaran 75–76.

Baru-baru ini, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengusut penyebab utama APS.

Suhardi Duka menerima ide tersebut dan menilai langkah ini bisa mempercepat temuan di lapangan mulai dari situasi sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang membuat anak tak melanjutkan pendidikan.

“Boleh, boleh kita bentuk itu tim, apakah tim terpadu pemerintah atau melibatkan kabupaten, melibatkan lembaga sosial bisa juga, saya sambut baik,” ujarnya. (Rls)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *