- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
Mamuju Kareeba1
Baru-baru ini Pokja menjadi sorotan bagi para ahli kontruksi karena banyaknya isu dan dugaan dalam proses pelelangan tender, mengapa demikian saya mengatakan seperti itu karena ditandai dengan banyaknya para ahli kontruksi mengatakan bahwa Pokja sangat tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam melelang tender, pangkas, Idham ketua gerakan barisan rakyat anti korupsi (Gebrak).
Lanjut idham mengatakan bahwa dugaan kejangalan yang kami maksud ialah pada saat proses evaluasi dan pembuktian yang di undang cuma 1 padahal seharusnya yang di undang dalam klarifikasi yang masuk 3 besar, serta kejangalan lainnya pada saat pembuktian di undangan elektronik keterangannya di lpse menyatakan pengumuman hasil evaluasi dengan Alasan : Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan, Namun buktinya peserta yang dimaksud hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, Artinya apa, ada permainan dengan mediasi antara perusahaan hinga di tetapkan pemenang.
oleh karena itu saya tekankan kepada PJ gubernur harus mengavaluasi kinerja Pokja karena mengingat juga Pokja sudah telah menjabat 5 tahun lamanya yang diduga dan patut kami curigai adanya permainan Pokja dengan peserta lelang tender secara sepihak, seperti yang baru-baru ini terjadi.
Tegas Idham ketua Gebrak Meminta APH untuk segera memeriksa akun Pokja karna banyak kejaggalan saat proses lelang dana dak dinas pendidikan sulawesi barat dan meminta kepada dinas pendidikan untuk kembali meninjau pemenang tender sebagai PPK.
Dan kami meminta pula kepada bapak PJ gubernur untuk segera mengevaluasi Pokja bila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan melakukan unjuk rasa atau demostrasi terhadap kinerja Pokja yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Kami dari Gebrak akan membawa semua bukti kecurangan ke penyidik karna kuat dugaan korupsi itu dimulai dari permainan administrasi yang dipersekongkolkan, Tegas Idham.
Related Posts
0 comments