- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
Mamuju Kareeba1
Baru-baru ini Pokja menjadi sorotan bagi para ahli kontruksi karena banyaknya isu dan dugaan dalam proses pelelangan tender, mengapa demikian saya mengatakan seperti itu karena ditandai dengan banyaknya para ahli kontruksi mengatakan bahwa Pokja sangat tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam melelang tender, pangkas, Idham ketua gerakan barisan rakyat anti korupsi (Gebrak).
Lanjut idham mengatakan bahwa dugaan kejangalan yang kami maksud ialah pada saat proses evaluasi dan pembuktian yang di undang cuma 1 padahal seharusnya yang di undang dalam klarifikasi yang masuk 3 besar, serta kejangalan lainnya pada saat pembuktian di undangan elektronik keterangannya di lpse menyatakan pengumuman hasil evaluasi dengan Alasan : Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan, Namun buktinya peserta yang dimaksud hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, Artinya apa, ada permainan dengan mediasi antara perusahaan hinga di tetapkan pemenang.
oleh karena itu saya tekankan kepada PJ gubernur harus mengavaluasi kinerja Pokja karena mengingat juga Pokja sudah telah menjabat 5 tahun lamanya yang diduga dan patut kami curigai adanya permainan Pokja dengan peserta lelang tender secara sepihak, seperti yang baru-baru ini terjadi.
Tegas Idham ketua Gebrak Meminta APH untuk segera memeriksa akun Pokja karna banyak kejaggalan saat proses lelang dana dak dinas pendidikan sulawesi barat dan meminta kepada dinas pendidikan untuk kembali meninjau pemenang tender sebagai PPK.
Dan kami meminta pula kepada bapak PJ gubernur untuk segera mengevaluasi Pokja bila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan melakukan unjuk rasa atau demostrasi terhadap kinerja Pokja yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Kami dari Gebrak akan membawa semua bukti kecurangan ke penyidik karna kuat dugaan korupsi itu dimulai dari permainan administrasi yang dipersekongkolkan, Tegas Idham.
Related Posts
0 comments