- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
- Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat
- Wakili Gubernur, Kepala Biro Pemkesra Pererat Silaturahmi dalam Halal Bi Halal Masyarakat Parung
- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
Gandeng Inspektorat, Biro Organisasi Setda Sulbar Gelar Reviu Rencana Aksi RB
MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menggelar kegiatan Reviu Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Ruang Rapat Biro Organisasi, Senin, 6 April 2026.
Penyusunan rencana aksi di setiap unit kerja bertujuan untuk memastikan terlaksananya tata kelola yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, Biro Organisasi menggandeng Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar untuk memberikan asistensi dan peninjauan mendalam terhadap draf rencana aksi yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Sulbar, Siti Fatimah, menegaskan komitmennya dalam mengawal proses ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan intensif agar pengisian rencana aksi tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
“Kami akan memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam mengisi rencana aksi reformasi birokrasinya. Tujuannya agar setiap poin yang disusun benar-benar berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sulawesi Barat,” ujar Siti Fatimah.
Melalui reviu ini, diharapkan terjadi sinkronisasi data dan indikator kinerja yang lebih akurat. Hal ini menjadi krusial mengingat hasil evaluasi RB nantinya akan mencerminkan efektivitas kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Sulbar untuk meningkatkan nilai Indeks RB serta memastikan implementasi program kerja yang lebih akuntabel dan transparan di masa mendatang. (Rls)
Related Posts
0 comments